By alfaritsy 
apabisa.com– Berikut daftar negara di dunia yang tidak memiliki partai politik.
Partai politik memiliki tujuan utama yaitu meraih kemenangan dalam pemilihan umum.
Partai politik memainkan peran krusial dalam menyampaikan isu-isu kebijakan kepada para pendukungnya, serta dalam menggerakkan mereka selama dan antara masa pemilihan umum.
Partai berupaya untuk “mendorong pemilih” dan meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.
Sebelum pemilihan umum, mereka menyediakan transportasi bagi masyarakat agar dapat terlibat dalam dunia politik.
Namun, beberapa negara memiliki sistem pemerintahan yang khusus, yang membatasi atau bahkan melarang partai politik.
Lalu, negara apa saja itu?
Dilansir laman World Population Review, berikut delapan negara tanpa partai politik:
1. Bahrain
Partai-partai oposisi utama di Bahrain dilarang, namun terdapat berbagai kelompok politik yang beragam.
Di Negara Bahrain, peraturan hukum melarang mantan anggota partai oposisi untuk maju sebagai anggota legislatif atau menjabat di dewan.
2. Kuwait
Meskipun memiliki dasar hukum yang diakui, partai politik di Kuwait telah dilarang sejak tahun 1961.
Anggota legislatif harus bersifat independen, dan meskipun terdapat kelompok di dalam parlemen, partai politik tidak diperbolehkan membagi sumber daya.
3. Oman
Sebagai sebuah negara monarki yang utuh, Oman belum mengadakan pemilihan umum sejak 27 Oktober 2019.
Sultan memiliki otoritas penuh dan memainkan berbagai peran kunci dalam pemerintahan.
Pada pemilu terbaru, para calon wajib bersifat nonpartai.
4. Qatar
Beroperasi sebagai sistem pemerintahan monarki yang berdasarkan konstitusi, para emir secara turun-temurun memimpin seluruh cabang pemerintahan dan menunjuk anggota dewan.
Pemilahan kota belum pernah dilaksanakan sejak tahun 1999.
5. Arab Saudi
Partai politik serta pemilu nasional di Arab Saudi dilarang.
Pemimpin pemerintahan adalah seorang monarki absolut, dengan Raja Salman mengambil alih tahta pada tahun 2016.
6. Negara Uni Emirat Arab (UEA)
Emirat Arab Bersatu (EAB) adalah sebuah kerajaan konstitusional federal yang dikepalai oleh tujuh pemimpin keturunan yang memiliki otoritas penuh.
UEA tidak memiliki partai politik; sebaliknya, Dewan Nasional Federal memainkan peran sebagai konsultan.
7. Vatikan
Vatikan dipimpin oleh Paus, yang memiliki wewenang tertinggi dalam pemerintahan, pelaksanaan, dan peradilan.
Sistem pemerintahannya merupakan monarki absolut yang terdiri dari Paus, Presiden Kegubernuran, dan Kardinal Sekretaris Negara.
8. Tuvalu
Tuvalu, sistem pemerintahan parlemen yang berdasarkan konstitusi tanpa adanya partai politik resmi.
Lembaga legislatif mengangkat Perdana Menteri, dan meskipun parlemen memiliki kandidat yang tidak berpartai, kelompok politik tidak resmi yang didasarkan pada hubungan keluarga dan reputasi juga terbentuk.
Oleh karena itu, negara-negara ini menampilkan berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari monarki absolut hingga sistem pemilihan yang khas, masing-masing memiliki cara sendiri dalam menghadapi partisipasi partai politik dan proses pemilu.
Alasan Negara Membutuhkan Partai Politik
Dikutip dari laman protectdemocracy.org, partai politik merupakan komponen penting dalam demokrasi yang tidak selalu diminati tetapi sangat berperan.
Sebelum hari pemungutan suara, partai politik memainkan peran krusial dalam menunjuk calon yang mampu menjalankan tugasnya serta memiliki potensi besar untuk menarik perhatian pemilih.
Pada tingkat lokal, hal ini sering kali mengajak individu-individu berbakat untuk maju sebagai calon, bagian penting dalam memperkuat partisipasi politik.
Di tingkat provinsi dan nasional, partai politik memiliki kewajiban untuk mengurangi kesempatan bagi calon yang berpotensi.
Partai-partai yang sehat dan mendukung demokrasi juga mengevaluasi komitmen kandidat terhadap prinsip-prinsip demokrasi selama tahap perekrutan dan pemilihan ini.
Partai politik mampu dan seharusnya memperkuat demokrasi melalui pengaturan kebijakan serta memudahkan partisipasi warga dalam politik.
Jika mereka melakukannya dengan tanggung jawab, pemilih mampu mengenali partai yang paling sesuai dengan keyakinan serta nilai-nilai politik mereka, serta menemukan metode untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.
Pejabat bisa mempercayai partai untuk membantu mereka bekerja sama dan memimpin.
Partisipasi dan efisiensi ini memberikan rasa bahwa warga negara diwakili, serta memperkuat dukungan terhadap sistem demokrasi, khususnya ketika partai menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis di kalangan anggotanya dan pemimpinnya.
Partai politik merupakan unsur penting dalam kehidupan demokratis.
Tidak ada organisasi lain dalam sistem politik kita yang memiliki kesempatan yang sama untuk memperkuat norma-norma demokrasi atau membahayakan seluruh sistem demokrasi.
Tidak ada organisasi lain yang memiliki kemampuan serupa dalam menghubungkan pemilih dengan pemimpin yang terpilih, serta mendorong kolaborasi di atas kepentingan pribadi yang sempit.
(apabisa.com/Nuryanti)