By alfaritsy 
apabisa.com, KLATEN – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi mengajak seluruh anggota segera mendirikan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah masing-masing.
Hal ini sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mengharapkan pemerintah daerah segera melaksanakan program strategis nasional tersebut.
“Sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan kesehatan gizi anak bangsa, kami mengajak seluruh bupati yang tergabung dalam APKASI untuk segera melaksanakan dengan sungguh-sungguh petunjuk dan perintah Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Satgas MBG di setiap daerah,” kata Bursah Zarnubi saat acara peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).
Bursah menekankan peran penting pemerintah daerah dalam mewujudkan program andalan Presiden Prabowo, mengingat bahwa kabupaten-kabupaten lebih memahami kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Satuan Tugas MBG bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program mulia ini, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh para penerima manfaat,” ujar Bupati Lahat tersebut.
Bursah menekankan bahwa pembentukan Tim MBG di setiap kabupaten harus melibatkan anggota yang memiliki kompetensi, pemahaman wilayah, serta kemampuan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak.
“Pemilihan anggota Satgas perlu mempertimbangkan beberapa kriteria seperti pemahaman yang mendalam mengenai kondisi wilayah, kemampuan manajerial yang baik, serta integritas tinggi dalam menjalankan program,” kata Bursah.
Ia menyampaikan, setiap kabupaten bisa membentuk Satgas yang dipimpin oleh pejabat yang memiliki kemampuan dan wewenang, seperti Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, atau Kepala Dinas Pendidikan, sesuai dengan ciri dan kebutuhan daerah masing-masing.
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa anggota Satgas MBG diharapkan mampu membentuk kerja sama yang efisien antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan dinas terkait di wilayah setempat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran,” katanya.
Salah satu hambatan utama dalam penerapan MBG adalah variasi geografis Indonesia.
Banyak wilayah, khususnya di daerah kepulauan atau dataran tinggi, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam mendistribusikan makanan bernutrisi.
Menurut Bursah, anggota Tim Tugas perlu memiliki fleksibilitas dalam merancang pendekatan yang sesuai dengan situasi setempat.
“Seperti petunjuk Menteri Dalam Negeri, tidak semua daerah dapat dijalankan dengan cara yang sama. Wilayah terpencil atau kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih khusus, misalnya penentuan lokasi dapur MBG yang memperhatikan jarak dan distribusi yang efisien,” tegas Bursah.
Pengawasan
Bursah juga menekankan perlunya pengawasan dan penilaian dalam usaha memastikan keberhasilan program MBG.
Ia mengajak Satgas MBG di setiap kabupaten untuk memastikan bahwa seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pendistribusian, hingga pemenuhan gizi, dapat diawasi secara ketat.
“Pengawasan rutin akan memastikan program ini berjalan sesuai dengan prosedur yang tepat,” kata Bursah.
Bursah selanjutnya menegaskan bahwa sebagai sebuah program yang masih baru, kritik yang konstruktif merupakan bagian tak terpisahkan dari proses perbaikan dan pengembangan program MBG.
Ia mengajak para bupati serta anggota Satgas untuk tidak merasa sensitif terhadap masukan dan kritik yang mungkin datang, baik dari masyarakat, media, maupun pihak-pihak yang berkaitan.
“Kritik merupakan cermin yang membantu kita mengenali celah-celah yang mungkin terlewatkan, serta menjadi metode paling efektif untuk menyempurnakan pelaksanaan program ini di masa depan. Sebagai seorang pemimpin, kita perlu terbuka terhadap kritik dan memanfaatkannya sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan mutu serta efisiensi program MBG,” kata Bursah.
Bursah menekankan bahwa keberhasilan program MBG sangat tergantung pada komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat.
“Semua kita memiliki tanggung jawab bersama dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang bangsa,” demikian Bursah Zarnubi.(dil/jpnn)