By alfaritsy 
Prabowo Nego dengan AS, Xi Jinping ‘Ngambek?
**politics.apabisa.com** – politics.apabisa.com | , JAKARTA — Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya menyapa secara langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump Untuk mencapai kesepakatan tariff resiprokal senilai 32% bagi RI. Hal ini dilaksanakan bersamaan dengan agenda kunjungan Presiden China Xi Jinping ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, meskipun bukan termasuk dalam daftar kunjungannya ke Indonesia.
Wakil Indonesia bakal mengawali seri perundingan formal bersama pihak berwenang AS Di Washington DC hari ini, Rabu (16/4/2025), pihak berwenang setidaknya akan mengusulkan empat poin guna mendukung negosiasi. tarif resiprokal 32% yang diimplementasikan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.
Tim delegasi tersebut meliputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman LaNyalla Fachry Nasution, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Sebagai rangkaian acara selama seminggu mulai tanggal 16 hingga 23 April 2025, agenda pertemuan meliputi bertemu dengan wakil-wakil dari USTR (Perwakilan Dagang Amerika Serikat), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta Menteri Keuangan AS Scott Bessent.
Airlangga menyatakan bahwa pihak berwenang telah merancang sebuah non-paper atau dokumen tidak resmi terkait dengan penawaran tariff, alat perdagangan diluar tariff, pengurangan rintangan dagang di luar tariff, serta investasi dalam bidang industri dan finansial.
Ketika ditanyakan tentang salah satu tujuan perundingan yang melibatkan pembebasan seluruh biaya tariff atas eksport dari Indonesia ke Amerika Serikat sehingga menjadi nol persen, pihak berwenang pun enggan membantahkan hal tersebut.
“Topik tersebutlah yang akan menjadi fokus pembahasan di tempat itu,” ungkap Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, di Gedung Kemenko Perekonomikan, Jakarta Pusat, pada hari Senin (14/4/2025).
Indonesia mengusulkan 4 poin kesepakatan kepada AS untuk memperbincangkan tarif yang dikenakan oleh Trump. Pertama, Pemerintah bersiap membayar sekitar 18 miliar dolar Amerika Serikat untuk membeli berbagai produk dari negara tersebut guna mengoreksi keseimbangan dagang dengan negeri yang juga disebut sebagai Negeri Paman Sam.
Kedua, Pemerintah lewat BPI Danantara bakal mendukung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya berinvestasi ke Amerika Serikat. Ini menjadi bagian dari usaha mereka dalam menegosiasikan tariff balasan yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.
“Apart dari menarik investasi AS ke Indonesia, negara ini juga akan memiliki perusahaan yang berinvestasi di Amerika Serikat,” jelas Airlangga.
Ketiga, Pemerintah berencana untuk mengendurkan aturan TKDN serta pembatasan impor demi menangani beberapa masalah yang dihadapi oleh kebijakan perdagangan mereka. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang dirasakan oleh pemerintah Amerika Serikat terkait dengan hambatan-hambatan dalam perdagangan tersebut.
“Apa yang dimaksud adalah deregulasi, sesuai arahan dari Bapak Presiden sebelumnya, meliputi ekspor, impor, serta TKDN yang berhubungan dengan ICB [International Competitive Bidding],” papar Airlangga.
Akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa mereka berencana menyesuaikan tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk beberapa barang seperti perangkat elektronik, telepon genggam, serta notebook atau netbook. Penurunan ini akan membawa tingkat PPh impor dari angka semula yaitu 2,5%, turun hingga ke level 0,5%.
Artinya ini akan menurunkan biaya tarif sebesar 2% lebih lanjut. anything “Apapun yang dapat meringankan biaya akibat beban tariff sejak belum diturunkannya tariff dari Amerika, kami akan berusaha melakukannya,” ungkap Sri Mulyani pada acara Diskusi Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Di samping itu, terdapat perubahan tariff untuk seluruh barang impor dari Amerika Serikat. most favored nation (MFN) berkurang dari sebelumnya 5% hingga 10%, menjadi kini antara 0% sampai 5%.
Xi Jinping Tidak Datang ke RI
Presiden China Xi Jinping melaksanakan perjalanan dinas resmi ke berbagai negeri di Asia Tenggara di tengah perang dagang.
Dilansir dari Reuters Xi mengawali kunjungan kenegaraan ke tiga negara di kawasan ASEAN minggu ini dengan destinasi yaitu Vietnam, Kamboja, dan Malaysia. Kunjungan internasional kali ini adalah yang pertama bagi Xi dalam tahun ini.
China dan Vietnam diproyeksikan untuk menandatanganinya sekitar 40 kesepakatan, yang meliputi beberapa perjanjian terkait dengan lintasan kereta api.
Di sisi lain, detail dari perjalanan ke Malaysia dan Kamboja belum diberikan dengan tepat, namun jelas bahwa tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan diplomasi antara kedua negara tersebut.
Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam daftar kunjungan negara China, Presiden Prabowo Subianto dan Xi Jinping baru-baru ini sudah melakukan komunikasi langsung via telepon.
Komunikasi itu dilakukan saat peringatan tepat 75 tahun hubungan diplomatis antara Indonesia dan China.
Menurut laporan resmi China Xinhua, Xi mengungkapkan bahwa China dan Indonesia telah tumbuh bersama melalui masa baik dan buruk, meraih kemajuan dalam kerja sama kedua negara dan menikmati ikatan pertemanan yang erat.
“China dan Indonesia sudah saling mendukung baik di saat bahagia maupun kesulitan serta melaksanakan kolaborasi yang jujur sepanjang 75 tahun terakhir. Kedua negara ini berhasil meraih prestasi luarbiasa dalam urusan mereka sendiri-sendiri sambil memperkuat ikatan pertemanan yang kokoh antara dua rakyat,” demikian tertulis pada kabar berita hari Minggu tanggal 13 April 2025.
Melalui perayaan ulangtahun ke-75 kemitraan antara China dan Indonesia, Xi Jinping menyatakan bahwa ia akan sangat menekankan pada kemajuan relasi kedua negara tersebut.
Aspek-aspek yang akan dibahas lebih lanjut meliputi peningkatan kolaborasi strategis bilaterally menyeluruh, menguatkan sinkronisasi multilateral, dan secara berkelanjutan menambah kandungan aspek sosial antara China dan Indonesia dengan visi bersama di era baru.
—