By alfaritsy 
Pemerintah RI Sajikan 4 Kunci Negosiasi dengan AS Terkait Tarif Trump
**politics.apabisa.com** – politics.apabisa.com | , JAKARTA — Tim delegasi dari Indonesia siap untuk memulai serangkaian perundingan resmi bersama pihak pemerintahan. AS Di Washington DC hari ini, Rabu (16/4/2025), pihak berwenang setidaknya akan mengusulkan empat butir yang dapat dinegosiasikan. tarif resiprokal 32% yang diimplementasikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Indonesia.
Tim delegasi tersebut meliputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Sejak tanggal 16 hingga 23 April 2025, jadwal pertemuan mereka mencakup bertemu dengan wakil dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, serta Menteri Keuangan AS Scott Bessent.
Airlangga menyebutkan bahwa pihak berwenang telah merancang sebuah non-paper atau dokumen tidak resmi yang mencakup penawaran tariff, alat perdagangan diluar tariff, pengurangan rintangan perdagangan di luar tariff, serta peluang investasi dalam bidang industri dan finansial.
Ketika ditanyakan tentang salah satu tujuan perundingan untuk memastikan bahwa seluruh produk ekspor Indonesia ke Amerika Serikat diberlakukan tariff nol atau tanpa Bea Masuk, pihak berwenang pun enggan membantahkan hal tersebut.
“Isu tersebut akan menjadi topik utama dalam diskusi mendatang,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 14 April 2025.
Berikut Adalah 4 Point Penawaran Indonesia Kepada AS Tentang Negosiasi Tarif Trump:
1. Beli Produk AS
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah berencana membeli produk dari Amerika Serikat senilai kira-kira 18 miliar dolar AS guna mengatur keseimbangan neraca perdagangan dengan negara tersebut.
Mengacu pada pernyataan Airlangga, saat ini Indonesia tetap menikmati surplus perdagangan dengan Amerika Serikat senilai sekitar 18 miliar dolar AS. Karena alasan itu, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi besaran surplusnya.
“Indonesia akan beli barang dari Amerika sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Nilainya mendekati [US$18 miliar],” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Politisi Partai Golkar itu tidak mau menyebut aksi beli barang dari AS itu sebagai impor. Menurutnya, pembelian barang belum tentu impor.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa intinya Indonesia melakukan pembelian barang AS. Barang tersebut belum tentu langsung masuk ke Indonesia, bisa secara bertahap sehingga tidak bisa langsung disebut impor.
“Konteksnya balance deficit [penyeimbang defisit], pasti harus dihitung di neraca perdagangan kan. Intinya kita meningkatkan pembelian barang dari US,” ujar Susi pada kesempatan yang sama.
2. Investasi di AS
Pihak pemerintah lewat BPI Danantara bakal menggerakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya menanam modal ke Amerika Serikat. Ini menjadi bagian dari strategi perundingan terkait tarif balasan yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump bagi Indonesia.
“Apart dari menarik investasi AS ke Indonesia, negara ini juga akan memiliki perusahaan yang berinvestasi di Amerika Serikat,” kata Airlangga.
Wakil Menteri Investasi dan Pengolahan Industri / Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengatakan bahwa salah satu bidang utama yang diminati oleh perusahaan-perusahaan Indonesia di Amerika Serikat adalah sektor energi seperti minyak dan gas. oil and gas ). Selain itu, lanjutnya, anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) telah memiliki pengalaman investasi di AS sebelumnya.
Di samping itu, terdapat juga sektor teknologi informasi (TI). Menurut Todotua, pemerintah berkeinginan untuk mengembangkan riset serta pengkajian dalam area TI seperti kecerdasan buatan (AI) yang ada di Amerika Serikat sehingga dapat dipindahkan ke Indonesia.
Mari kita gunakan BUMN milik negara tersebut sesuai dengan yang diharapkan. lah “Dengan keberadaan Danantara ini, sebenarnya menjadi sangat strategis jika kita memutuskan untuk berinvestasi baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, hal tersebut akan memberikan banyak kelenturan,” papar Todotua saat itu.
3. Hapus Kuota Impor hingga Relaksasi TKDN
Pihak berwenang menyatakan bahwa beberapa regulasi yang membatasi perdagangan dianggap sebagai masalah oleh Amerika Serikat, termasuk peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri dan pembatasan jumlah barang yang dapat diperdagangkan melalui importir. Karena alasan ini, otoritas terkait bermaksud untuk meringankan ketentuan-ketentuan tersebut.
Airlangga juga menyebut bahwa pihak berwenang akan mendirikan tim khusus (Satgas) untuk Penyederhanaan Regulasi Ekonomi.
“Apa yang dimaksud sebagai deregulasi adalah segala hal yang sebelumnya ditetapkan oleh Bapak Presiden, termasuk ekspor, impor, serta TKDN yang berhubungan dengan ICB [International Competitive Bidding],” ungkap Airlangga.
4. Diskon Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa mereka berencana menyetel ulang pajak penghasilan (PPh) atas barang impor untuk beberapa jenis produk seperti peralatan elektronik, telepon genggam, serta notebook dari tarif semula 2,5% menjadi hanya 0,5%.
Artinya ini akan menurunkan biaya tarif sebesar 2% lagi. anything “Apapun yang dapat meringankan biaya tambahan akibat tarif yang masih berlaku sebelum penurunan dari Amerika, kami akan mencobanya,” ungkap Sri Mulyani pada acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Di samping itu, terdapat perubahan tariff untuk seluruh barang impor dari Amerika Serikat. most favored nation (MFN) berkurang dari 5% hingga 10% menjadi 0% sampai dengan 5%.
Kemudian, penyesuaian bea keluar crude palm oil (CPO) yaitu minyak kelapa sawit murni yang memiliki konsentrasi antara 0% sampai 25%. Menurut klaim Sri Mulyani, langkah tersebut dapat menekan bobot tariff sebesar 5%.
—