By alfaritsy 
Pemprov Kalteng Menargetkan Implementasi Lengkap Kartu Huma Betang Tahun 2026
PALANGKA RAYA
– Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bertujuan mewujudkan penggunaan lengkap Kartu Huma Betang paling lama di akhir tahun 2026. Kartu serbaguna ini dibuat sebagai satu sistem terpadu yang mencakup delapan tipe program dukungan lintas sektor, termasuk peternakan, nelayanan, usaha mikro dan kecil, pendidikan serta fasilitas kesehatan.
Wakil Gubernur Kalteng, H Edy Pratowo menggarisbawahi, bahwa tim mereka sedang fokus pada penyempurnaan tahap verifikasi data bagi para penerima manfaat. Tahapan ini sangat penting guna memastikan bantuan disalurkan dengan akurat sehingga tidak akan menciptakan permasalahan di masa mendatang.
“Tujuan kami adalah Kartu Huma Betang dapat dilaksanakan pada akhirnya tahun 2026 paling lama. Namun demikian, tentunya perlu melewati tahapan verifikasi yang mendalam untuk mencegah timbulnya masalah di masa depan,” jelas Edy, Minggu (13/4/2025).
Menurut dia, skema bantuan seperti kartu petani, kartu nelayan, serta dukungan untuk UMKM telah diterapkan sebelumnya, tetapi masih ada dalam sistem terpisah dan tak terintegrasi. Melalui Kartu Huma Betang, semua jenis dukungan sosial dan ekonomi tersebut akan disatukan ke dalam sebuah kartu yang lebih mudah dijangkau warga masyarakat.
“Kami berharap semua dukungan ini dapat dijangkau melalui sebuah kartu saja. Saat ini, detail implementasi sedang dibahas, termasuk program bantuan senilai dua ratus juta rupiah untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” imbuhnya.
Legalisasi dan pengawasan yang bertanggung jawab merupakan fokus utama dalam merumuskan program ini. Agar semua tindak lanjut sesuai dengan ketentuan, Pemprov Kalteng bekerja sama dengan BPKP, BPK, serta DPRD Provinsi guna mendampingi keputusan itu dari segi pertanggunganjawaban dan keterbukaan informasi.
Wakil Gubernur menyatakan bahwa langkah implementasi kartu tersebut sesuai dengan kebijakan penghematan anggaran yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi. Pengadaan peralihan kantor telah dipotong, sementara aktivitas pertemuan atau diskusi semakin banyak dialihkan ke bentuk digital.
“Biaya yang diperoleh dari penghematan dapat dipindahkan untuk mendukung program-program penting semacam ini. Kami menjamin bahwa penerapan kartu ini sangat memberi manfaat serta efisien,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya juga sedang meninjau potensi penerbitan Kartu Huma Betang lewat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk memperkuat landasannya secara hukum. Diskusi tentang peraturan ini terus berlanjut, di mana aspek penting tetap difokuskan pada ketepatan data serta manajemen dana yang baik.
“Kita masih membahas tentang kebutuhan regulasi melalui Pergub. Namun demikian, setiap tindakan sekarang ditujukan pada proses verifikasi guna memastikan ketepatan data dan efisiensi dalam menggunakan dana,” tandasnya.
(zia/ans)