Pendidikan Gratis: Aturannya Harus Dipatuhi, Bukan Sekadar Slogan Politik

politics.apabisa.com | apabisa.com, SORONG –

Otto Ihalauw, anggota dari Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Papua Barat Daya, mengungkapkan dukungannya atas rancangan program pendidikan gratis oleh Pemerintah Kota Sorong.

Namun, dia menggarisbawahi kesesuaian antara mentranslasikan niat baik pemerintah daerah menjadi politik nyata yang sejalan dengan peraturan yang berlaku.

“Keberadaan goodwill dari pemimpin daerah sangatlah penting, namun perlu direalisasikan melalui kebijakan yang mematuhi regulasi berlaku. BP3OKP memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kebijakan pengembangan serta alokasi dana otonomi khusus,” jelasnya pada hari Jumat, 10 April 2025.

Otto menggarisbawahi pentingnya penggunaandana otsus dengan tepat, khususnya guna mensupport visi “Papua Pintar”.

“Kami akan kawal agar dana otsus benar-benar menyentuh pendidikan anak-anak Papua,” tegasnya.

Dia juga menggarisbawahi kepentingan konsistensi dengan PMK Nomor 33 Tahun 2024 untuk dasar hukum dalam mengurus dana otonomi daerah tersebut.

Pendidikan cuma-cuma mesti disesuaikan dengan Rencana Prioritas Strategis Bersama yang ditetapkan dalam peraturan itu.

“Ini merupakan tanggung jawab bersama antara wali kota, gubernur, dan pemerintah daerah setempat. Kebijakan tersebut perlu diperjuangkan secara berkolaborasi untuk memastikan pengaruhnya merata di semua wilayah Papua Barat Daya, tidak hanya terbatas pada Sorong,” ungkapnya.

Otto menyatakan bahwa BP3OKP berkomitment untuk memantau pelaksanaan Dana Otonomi Khusus dengan tujuan menciptakan Papua yang sejahtera, terdidik, dan bergengsi.

(politics.apabisa.com | apabisa.com/angela cindy)