By alfaritsy 
politics.apabisa.com | apabisa.com
– Komitmen untuk menciptakan ibadah haji yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas pada tahun 1446 Hijriyah/2025 Masehi tidak hanya sebatas janji kosong. Departemen Agama telah mengambil tindakan nyata dengan memperkenalkan partisipasi aktif dari Komisi Nasional Penyandang Disabilitas (KND) dalam pelatihan para staf haji potensial dan juga merumuskan kebijakan terkait pelayanan kepada jemaah difabel.
Wakil Ketua Komnas Disabilitas Deka Kurniawan menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, partisipasi KND tidak hanya sebatas formalitas, tetapi juga menunjukkan komitmen serius dari Kemenag yang perlu diteladani.
“Kami berterima kasih karena hal ini tidak sekadar menjadi respon formal. Saat kita menekankan pentingnya pandangan penyandang disabilitas, para pemimpin dari Kementerian Agama segera memberi tanggapan yang cepat dan praktis,” ujar Deka pada acara Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petugas Pelaksana Ibadah Haji (PPIH) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Rabu (16/4).
Pada pelatihan yang dimaksud, KND diperbolehkan menyampaikan pengetahuannya kepada ribuan kandidat pengawas haji tentang bagaimana berkomunikasi serta membantu jamaah penyandang disabilitas dengan pendekatan inklusif. Sebagian besar menurut Deka, hal itu tidak sekadar pemberian ilmu praktis, tetapi lebih dari pada perubahan paradigma.
“Jika seluruh petugas haji diberi pengetahuan yang seragam, maka semangat Haji Ramah Disabilitas tersebut pasti akan terwujud di lokasi,” katanya.
Bukan hanya pada pelatihan awal, Deka menunjukkan bahwa Kemenag kini sedang memperhitungkan pengalaman dalam melayani penyandang disabilitas sebagai bagian dari penilaian terhadap calon petugas haji. Dia menyatakan bahwa ini adalah langkah maju dan pemahaman baru yang layak untuk didukung.
Menurutnya, kebijakan tersebut mengindikasikan bahwa layanan bagi jamaah penyandang disabilitas tidak lagi dianggap sebagai tugas sampingan, tetapi menjadi bagian penting dari standar pelayanan secara keseluruhan.
Di samping itu, Deka menganggap bahwa kebijakan inklusif ini bakal menciptakan warisan signifikan menjelang pergantian pengelolaan ibadah haji dari Kementerian Agama kepada Badan Pengelola Haji (BP Haji) yang sebentar lagi terwujud. Ia berpendapat, landasan inklusivitas tersebut harus semakin ditingkatkan sehingga bisa tumbuh sebagai patokan baru dalam pelaksanaan haji di Indonesia.
“Jika saat ini telah dimulai dengan mencakup kita dalam pelatihan, kedepannya kita berharap dapat turut serta dalam pemantauan dan penilaian di lapangan, termasuk di Bumi Suci,” katanya.
Walaupun KND belum ikut serta dalam kunjungan teknis ke Arab Saudi, Deka tetap yakin peluang kerja sama masih ada. Dia menginginkan agar Kemenag bersama dengan lembaga yang relevan bisa terus melakukan pembicaraan, khususnya untuk menjamin bahwa sarana prasarana dan kemudahan akses di Armuzna dan tempat-tempat suci lainnya menjadi lebih baik lagi bagi para penyandang disabilitas.
” Kami percaya bahwa ini adalah tahap awal dari sebuah proses yang lebih luas. Jika seluruh pihak memiliki jiwa kerjasama, layanan haji bagi warga Indonesia dapat menjadi teladan inklusif pada skala dunia,” tutupnya.