By alfaritsy Amien Rais Tanggapi Isu Ijazah Palsu Jokowi: Hentikan Penggunaan UGM Sebagai Alat Politik
**politics.apabisa.com** – politics.apabisa.com | Politikus berpengalaman Amien Rais menyuarakan pendapatnya mengenai kontroversi tentang tuduhan ijazah palsu dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang sekali lagi menjadi perbincangan di masyarakat.
Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut menyerukan kepada seluruh pihak, terutama Universitas Gadjah Mada (UGM), agar tidak mengizinkan lembaga pendidikan berprestise itu dijadikan sebagai senjata dalam arena politik.
“UGM yang kami rasa bangga, tidak boleh berubah menjadi tikar untuk kepentingan politik pribadi orang tertentu yang sebenarnya telah dikenali identitasnya,” ujar Amien Rais pada hari Selasa, 15 April 2025.
Amien menyuarakan keresahan tentang keragu-raguan yang semakin meluas di kalangan publik terkait legalitas ijazah dari Presiden Ketujuh Indonesia, Joko Widodo.
Dia berpendapat bahwa masalah tersebut harus dimanfaatkan sebagai kesempatan signifikan untuk menerapkan nilai-nilai kebenaran dan keterbukaan, bukannya disembunyikan karena keuntungan politik.
“Saya pribadi percaya bahwa ijazah tersebut benar-benar tak ada. Meski begitu, jika seandainya ada, mungkin saja merupakan ijazah palsu yang diragukan keaslian nya. Namun menurut para pakar hal ini sangat jelas dan dengan segala hormat saya katakan sebagai sesuatu yang tidak valid,” katanya.
Amien Rais sebelumnya pernah menjadi Ketua WASIS atau Dewan Perwakilan Tokoh Masyarakat di Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk periode lima tahun. Pengalaman tersebut membuat dia merasa memiliki tanggung jawab moral atas nama baik institusi tersebut.
Menurut Amien, hal utama yang dibutuhkan sekarang bukannya saling menyembunyikan kebenaran, tetapi lebih pada keberanian untuk bertindak dengan jujur. Dia berasumsi bahwa apabila dari awal sudah ada pengakuan terbuka tentang adanya tekanan politik, mungkin masalah ini tidak akan memakan waktu lama seperti sekarang.
“Jika ia bersikap jujur, kita dapat menerimanya. Sebagai contoh, jika ia berkata, ‘Benar adanya bahwa ada tekanan politik dari pemerintahan yang berkuasa, sehingga kami tidak memiliki opsi lain selain menaati perintah dari pusat.’ Maka persoalan pun terselesaikan,” ungkap Amien.
Dia mengatakan bahwa siapapun yang ditemukan bersalah melanggar aturan, bahkan dengan merusak dokumen, perlu menerima hukuman yang sesuai. Meskipun demikian, dia tidak setuju dengan tindakan keras yang bisa membuat situasi menjadi lebih buruk.
“Sangat penting agar hal ini menjadi pembelajaran. Agar setiap orang yang melakukan kejahatan, entah dalam wujud apapun, mendapatkan hukuman yang sesuai. Kami tidak meminta hukumannya terlalu berlebihan, tetapi hendaknya juga jangan sampai dilepaskan,” ujarnya.
Dia sekali lagi mendorong agar Presiden Joko Widodo dengan sendirinya memperlihatkan dokumen ijasahnya ke hadapan publik untuk membendung spekulasi yang semakin meluas.
“Dua tahun yang lalu, saya sempat menawarkan sebuah solusi sederhana. Jika masalah Jokowi berhubungan dengan posisinya sebagai presiden, dia cukup datang ke PN Jakarta Pusat dan membawa ijazahnya, seperti ini: ‘Itu loh ijazah saya.’ Seharusnya hal tersebut dapat mengakhiri persoalan. Namun, situasinya menjadi rumit dan memutar-muter,” jelasnya.
Pernyataan Amien Rais muncul saat TPUA melakukan demonstrasi di Fakultas Kehutanan UGM, Sleman pada hari Selasa (15/4/2025) dinihari.
Kelompok penonton yang mayoritas terdiri dari wanita tiba pada waktu sekitar pukul 07:45 WIB dan mengemukakan permintaan supaya universitas memverifikasi asli tidaknya ijazah Presiden Jokowi.
Keempat wakil dari kelompok massa, yaitu Tifauzia Tyassuma, Roy Suryo, Rismon Hasiholan, serta Syukri Fadholi, melaksanakan pertemuan tertutup dengan pihak rektorat setelahnya.
—