By alfaritsy DPRD Lumajang Tetap Bahas Anggaran Motor Dinas PCX Kades, Walaupun Menuai Kecaman
TRIBUNJATIMTIMUR.COM, LUMAJANG
– DPRD Kabupaten Lumajang telah memastikan bahwa mereka akan berdiskusi dengan Pemkab Lumajang guna mewujudkan penyediaan sepeda motor dinas terbaru untuk 198 Kepala Desa.
Hal itu diakui oleh anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Lumajang, Sugianto.
Menurutnya, legislatif akan duduk bersama dengan eksekutif terkait rencana pembelian motor Honda PCX tersebut.
“Sampai saat ini, belum ada diskusi tentang APBD murni. Kami berencana untuk membahas hal tersebut dalam PAK (perubahan anggaran keuangan) yang akan datang. Jadi, kita perlu menanyakannya lebih dulu,” papar Sugianto pada hari Kamis (17/4/2025).
Kebijakan Kepala Kabupaten Lumajang Indah Amperawati yang berencana membagikan sepeda motor Honda PCX kepada para kepala desa ternyata tidak disambut dengan antusiasme oleh warga setempat.
Pengguna medsos menyuarakan kritikan dan protes terhadap rencana membeli sepeda motor baru tersebut.
Menghadapi kritik dan hujatan dari publik, anggota parlemen tersebut mengatakan bahwa perubahan tentu akan timbul saat ada rencana kebijakan yang baru.
“Opini berbeda memang lumrah dalam masyarakat. Nantinya kita akan mencoba membahas ini bersama pihak pemerintah,” ungkapnya.
Sebaliknya, Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono mengkonfirmasi bahwa dana untuk pengadaan kendaraan bermotor resmi bagi para camat sudah diatur.
Agus menyatakan bahwa biaya pembelian sepeda motor Honda PCX untuk kepala desa di Lumajang akan dipenuhi menggunakan sisa anggaran atau Silpa dari APBD tahun 2024.
Diketahui bahwa silpa dari APBD tahun 2024 untuk Kabupaten Lumajang saat ini sedang ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Data menunjukkan bahwa angka Silpa APBD untuk tahun 2024 sebesar Rp 50 miliar.
Selanjutnya, estimasi pembelian sebanyak 198 unit sepeda motor Honda PCX baru diperkirakan memerlukan budget antaraRp 6 miliar sampai dengan Rp 7 miliar, bergantung pada jenis kendaraan yang dipilih.
“SILPA APBD 2024 digunakan untuk kendaraan operasional. Tidak berasal dari hasil efisiensi,” jelas Agus saat ditemui oleh tim konfirmasi.
Apabila pada akhirnya terwujud, sepeda motor dinas milik para kepala desa akan menjadi aset desa.
Menurut Agus, sepeda motor yang dulunya milik kepala desa dapat dipakai oleh perangkat desa saat menjalankan kewajiban mereka.
Diketahui bahwa sepeda motor yang digunakan oleh beberapa kepala desa adalah model Honda dari tahun 2009.
“Yang telah kita berikan sebagai hadiah, tentu saja masih menjadi milik desa,” terangkan Agus.
Peroleh berita lebih lanjut di Google News dengan mengklik :
Tribun Jatim Timur
Gabung ke grup WhatsApp dengan mengklik:
Tribun Jatim Timur
(TribunJatimTimur.com)