By alfaritsy 
Perdebatan mengenai asli tidaknya diploma Presiden Republik Indonesia yang keenam, Joko Widodo atau biasa disebut Jokowi, masih menjadi topik hangat dalam diskusi masyarakat umum. Kali ini, ada perkembangan baru seputarnya.
ijazah Jokowi
sekitar seratus anggota TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) mengunjungi Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
UGM
Pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025, mereka hadir guna menyatakan klarifikasi terkait kontroversi dugaan ijazah Jokowi yang dipalsukan.
Dalam pertemuan tersebut, tiga wakil dari TPUA, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, serta Tifauzia Tyassuma, diundang untuk berdiskusi dengan pihak universitas. Di samping mereka, beberapa tokoh senior turut mengunjungi Fakultas Kehutanan UGM, antara lain Amien Rais dan Syukri Fadholi dari Yogyakarta.
Selama ini kelompok TPUA telah meragukan keautentikan ijazah Jokowi. Bahkan, mereka juga menyebut bahwa ijazah tersebut tidak sah. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, tim tersebut datang ke Fakultas Kehutanan UGM dengan tujuan melihat secara langsung bukti-buktinya yang ada di universitas tersebut. “Sebuah rombongan pendukung ulama dan aktivis asal Jakarta tiba guna menerangi tuduhan tentang ijazah palsu mantan presiden Jokowi,” jelas Syukri Fadholi.
Sebelumnya, seorang pengacara dari Solo, Jawa Tengah, yang bernama Muhammad Taufiq, telah mendaftar sebuah gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) di Solo pada hari Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Dia mempekerjakan suatu tim hukum dengan nama Tim Pembela Kebenaran Ijazah Autentik Jokowi: Gerakan Tanpa Rasa Malu (TPKIAG TMRTM). Alasan utamanya untuk melakukan ini adalah berdasarkan lokasi tinggal Jokowi di wilayah tersebut.
Kontroversi mengenai asli atau tidaknya diploma Jokowi menarik perhatian banyak pihak, termasuk tokoh-tokoh dari UGM serta kelompok lain di luar sana.
Amien Rais Mengkritik UGM sebagai Dasar untuk Strategi Politik Jokowi
Mantan Ketua MPR Amien Rais terlihat hadir saat demonstrasi yang diselenggarakan oleh TPUA di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada hari Selasa. Bahkan, Amien menyebut bahwa UGM telah berubah menjadi arena persaingan untuk Presiden Jokowi.
Saya adalah anggota UGM, seorang professor di sana, dan sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat selama lima tahun.
concern
Dan sedih melihat UGM yang kita rayakan tiba-tiba berubah menjadi taplak meja bagi orang lain. Ini adalah momen yang sungguh krusial. Saya percaya bahwa ijazah tersebut sebenarnya tak ada. Bila terdapat ijazah palsu, memang telah diproduksi tetapi pakar sudah menyebutkannya dengan gamblang, yakni hanya tipuan belaka,” ujar Amien ketika bertemu media di Fakultas Kehutanan UGM pada hari Selasa.
Dia mengatakan, kalau UGM mau jujur bahwa mereka berada di bawah tekanan politik kekuasaan yang menyebabkan tak bisa berbuat hal lain kecuali sesuai dengan pesan kekuasaan, seharusnya hal itu disampaikan saja. “Pesan itu, ya sudah selesai
gitu
.
Case is closed
,” ujar Amien.
Pendiri Partai Ummat ini mengatakan, soal konsekuensi hukum jika ada pemalsuan ijazah, tak perlu berlebihan. “Tapi penting sekali untuk menjadi pelajaran supaya siapa pun yang berbuat
crime
dalam bentuk masalah-masalah itu, diberikan hukuman sepadan. Kita enggak minta harus dihukum berlebihan lah,” tuturnya.
Mengenai UGM yang telah memberi penjelasan tentang ijazah Jokowi, Amien mengatakan mereka belum mendapat buktinya. “Saya dulu, dua tahun yang lalu, pernah memberikan solusi simpel sekali. Jadi kalau Presiden Jokowi sebagai Presiden, turun ke PN (Pengadilan Negeri) Jakarta Pusat bawa ijazahnya, ‘Ini lho ijazah saya.’ Sudah selesai. Tapi ini bertele-tele, puter-puter. Jadi saya ingin di tengah saja lah, bagaimana supaya ini bangsa kita sudah ada dua kubu, ini berbahaya lah,” ujar Amien.
TPUA Meminta UGM Tidak Menjadi Penutup bagi Siapun
Seorang wakil dari TPUA yang bertemu dengan pejabat senior di UGM, yakni Tifauzia Tyassuma, mengharapkan agar UGM tidak berperan sebagai pembenaran bagi pihak manapun. “UGM juga harus menyadari bahwa kami selaku peneliti bertujuan untuk melestarikan martabat UGM serta martabat Indonesia terkait pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” ungkap wanita yang biasa dipanggil Dokter Tifa tersebut.
Tetapi ia menyatakan, saat bertemu dengan pemimpin-pemimpin UGM, bahwa tak ada satupun data yang diserahkan kepada mereka. “Sementara itu adalah hal yang benar-benar kita perlukan. Sebab nantinya kita akan jadi wakil dari UGM. Artinya UGM harus memberikan pada kami berkas-berkas tersebut dan semuanya sudah lengkap.”
deadlock
“Sampai pada akhirnya skripsi selesai,” ungkapnya.
Tifa juga mengajak UGM untuk menyambut baik paraaktivis yang datang ke kampus tersebut. “Saya mendorong agar UGM dapat menjembatanikan diri kepada kami, tidak menjadi lawan bagi kami. Kita adalah mantan mahasiswa UGM yang memiliki reputasi sangat bagus. Oleh karena itu, jika UGM benar-benar mengetahui hal ini dan bekerja sama dengan rakyat, sesuai posisi Universitas Rakyat, maka UGM harus berada di samping kami, bukan pihak yang saat ini tengah diperdebatkan.”
gitu
,” kata dia.
Hercules Gerah dengan Isu Ijazah Jokowi Palsu
Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Hercules Rosario de Marshal bersilaturahmi ke Jokowi di kediaman Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa, 15 April 2025. Dia mengatakan turut gerah dengan mencuatnya kembali isu ijazah palsu Jokowi.
Hercules meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI, ijazah Jokowi tidak pernah bermasalah. “Itu ijazah apa, ijazah benar kok. Udah pasti ijazah benar kok. Wali kota, gubernur, presiden. Orang
ngapain
sih ijazah palsu? Ijazah palsu apa?” Ucapnya ketika dimintai tanggapan soal isu ijazah palsu Jokowi.
Hercules menyebut bahwa tidak akan mungkin Jokowi dapat maju sebagai calon jika ternyata ijazahnya palsu. “Jika ijazah tersebut buatanan, tak bakal mungkin menjadi walikota, gubernur apalagi presiden,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap orang-orang yang menduga ijazah Jokowi adalah palsu. Dia berpendapat bahwa penyebaran informasi semacam itu hanyalah upaya menciptakan sensasi. “Tidak perlu membuat masalah dan memicu keributan dengan hal-hal seperti ini. Pokoknya, dari awal saat menjadi Walikota Solo saja sudah menggunakan ijazah. Setelah itu sebagai Gubernur DKI Jakarta masih tetap menggunakan ijazah. Membesar-besarkan tuduhan tentang kemungkinan palsunya sekarang tidak beralasan,” katanya.
Hakim Agung yang mewakili Jokowi Mengatakan bahwa Ijazah Bukanlah satu-satunya Bukti Seseorang Pernah Menyelesaikan Studi
Klaim tim hukum Joko Widodo menyampaikan bahwa legalitas latar belakang pendidikan Jokowi tak hanya bergantung pada adanya dokumen ijazah asli. Mereka menegaskan bahwa pernyataan formal dari institusi kampus, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), dianggap sebagai bukti valid yang tidak dapat dipersoalkan.
“Apabila seseorang kehilangan ijazahnya atau jika perguruan tingginya telah tutup, apakah mereka tetap dianggap sebagai lulusan? Hal yang paling utama adalah mendapatkan pengakuan resmi dari institusi tersebut,” ungkap anggota tim kuasa hukum Jokowi, Andra Reinhard, saat memberikan keteranga pada konferensi pers di Senayan Avenue, Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025.
Andra pun merujuk pada klaim pakar yang telah mendiskusikan dan mencurigai aslinya ijazah tersebut tanpa adanya arahan hukum, hal ini dianggap sebagai tindakan ilegal. Ia menjelaskan bahwa langkah seperti itu dapat membawa ketidakpastian. “Perbuatan mereka dilakukan bukan berdasarkan petunjuk undang-undang. Ini lebih kepada pemberitaan daripada penegakan fakta,” katanya.
Dia meratapi fakta bahwa isu tersebut terus bertahan meskipun Jokowi sudah menyelesaikan beberapa tingkat pemeriksaan sejak dirinya menjadi walikota, gubernur, dan bahkan presiden dalam dua masa jabatan. Ia menjelaskan bahwa validitas ijazah Jokowi pun pernah diperiksa dan disetujui oleh KPUD serta KPU pada saat pemilu.
Terhadap keramaian diskusi tentang asli atau tidaknya ijazah Jokowi, tim kuasa hukumnya sedang mempertimbangan untuk melayangkan tuntutan terhadap orang-orang yang tetap menduga-duga bahwa dokumen tersebut palsu. Tim ini menyebutkan ada potensi penggunaan pasal pencemaran nama jika kasus itu berlanjut.
“Ya, jika hal itu terjadi dan seseorang menuduh kami (terkait pencemaran nama baik), maka memungkinkan untuk dipertimbangkan. Namun sekali lagi, kita perlu melakukan penelitian lebih lanjut dengan cermat,” ujar anggota tim pengacara Jokowi yang lain, yakni Yakup.
Yakup menyebut bahwa dirinya bersama dengan anggota tim hukumannya yang lain telah memeriksa ijazah aslinya Jokowi. “Sudah saya periksa, benar adanya, itu asli,” katanya.
UGM Bersiap Memberikan Data Akademik Jokowi Bila Diperlukan Oleh Pengadilan
Selagi itu, UGM mengumumkan kesiapan mereka untuk merilis berbagai data apabila diminta oleh pengadilan terkait kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi. UGM telah dengan jelas dan tegas menegaskan bahwa Jokowi merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM yang berhasil lulus pada tanggal 5 November 1985. “Bila ada permohonan dari pihak pengadilan, kami bersedia,” ujar Wakil Rektor I UGM Wening Udasmoro, pada hari Selasa, 15 April 2025.
Wening memastikan bahwa UGM berada dalam posisi untuk menyampaikan klarifikasi, oleh karena itu mereka siap memberikan data yang dimilikinya apabila diperlukan oleh pengadilan. Akan tetapi, mengenai informasi pribadi yang direkam di kampus, bukan setiap individu dapat dengan bebas mendapatkannya.
Menurutnya, apabila terdapat pihak yang berkeinginan mengakses informasi sensitif tersebut, UGM akan bertanya dahulu tentang posisi mereka serta tujuan dari akses tersebut. Dia menyatakan bahwa bila permintaannya datang melalui ketetapan hakim, UGM secara sukarela akan memberikan seluruh data yang dipersyaratkan. “Kita bersedia sebagai saksi, landasan kita adalah bukti tertulis yang tersimpan,” ujarnya.
Terkait masalah keterbukaan informasi, Sekretaris UGM Andi Sakti mengungkapkan bahwa UGM siap untuk melengkapi publik dengan data yang tersedia secara umum contohnya adalah skripsi-skhripsi yang telah disimpan di perpustakaan. Akan tetapi, bila merujuk pada dokumen-dokumen berisi detail personal, UGM enggan menyingkapnya kecuali apabila ada permohonan resmi selama persidangan hukum.
“Kenapa? Sebab kami memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data, baik bagi mahasiswa maupun para alumninya,” jelas Andi.
M. Syaifullah
,
Septia Ryanthie
, dan
Dinda Shabrina
bersumbang dalam penyusunan artikel ini.