By alfaritsy 
Enam Bulan di Kabinet Prabowo: Menghadapai Tantangan Ekonomi Rumit di Indonesia
politics.apabisa.com.CO.ID – JAKARTA
Selama keenam bulan awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi yang semakin rumit. Pemasukan negara mengalami pengurangan, nilai tukar rupiah melemah, serta kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang menjadi lebih rendah dari sebelumnya.
Wijayanto Samirin, seorang ekonom dari Universitas Paramadina, mengungkapkan bahwa selama enam bulan kepemimpinan Prabowo, masalah keuangan publik merupakan salah satu topik penting. Dia menegaskan bahwa pendapatan negara yang semestinya naik 10% bila dibandingkan dengan periode pertama di tahun lalu, malah turun hingga 16,7%.
“Belum termasuk kerugian akibat pencairan dividen BUMN sebesar 90 triliun rupiah yang direncanakan, kini mengalir ke Danantara,” ungkap Wijayanto pada sesi diskusi berjudul Enam Bulan Kepemimpinan Prabowo: The Extraordinary, The Good, The Bad, dan The Ugly, Kamis (17/4).
Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah harus cepat mencari cara agar bisa memperbaiki pendapatan nasional guna mensupport kebijakan-kebijakannya yang sudah ditetapkan.
Selain masalah keuangan yang harus diwaspadai, pertanyaan tentang nilai tukar rupiah pun menjadi sorotan. Walaupun beberapa pihak berpendapat positif bahwa penurunan nilai rupiah dibandingkan dengan Dolar AS belum begitu parah, tetapi sebenarnya rupiah sudah menguat terhadap kurang dari seperempat total mata uang global selama setengah tahun ini.
“Sumber primer dari aliran modal kita tengah menghadapi masalah,” ujarnya.
Pada kondisi semacam itu, pihak berwenang harus menyusun langkah-langkah guna menguatkan mata uang serta mendorong kembali modal luar negeri.
Penyusutan dalam sektor keagamaan juga merupakan sebuah hambatan yang tidak dapat disepelekan. Industri manufaktur di Indonesia sedang merosot, dengan sumbangannya kepada PDB hanya sebesar 18,6 persen. Apabila minyak kelapa sawit, yang dikategorikan sebagai hasil industri, dibuang dari perhitungan tersebut, presentasenya akan jatuh menjadi kira-kira 16 persen.
“Deindustrialisasi terjadi pada saat GDP perkapita belum tinggi,” kata Wijayanto.
Pemerintah perlu mengarahkan fokusnya ke pertumbuhan bidang industri guna menambah kemampuan bersaing serta membentuk tempat kerja baru.
Permasalahan kemampuan pembelian masyarakat serta meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) turut menjadi fokus perhatian. Berdasarkan data, walaupun laporan dari Kementerian Tenaga Kerja mengenai angka PHK ini bisa diandalkan, masih ada banyak kejadian yang belum tercatat.
“Menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan tahun lalu, sekitar 250 ribu orang mengambil dana mereka, kemungkinan besar disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja,” terangnya.
Penurunan kemampuan untuk membeli ini bisa menghalangi perkembangan ekonomi, karena sektor konsumen mendukung 60% dari PDB.
Menyongsong hambatan-hambatan tersebut, pihak berwenang harus menerapkan proses pelepasan regulasi yang lebih tepat sasaran serta mengambil tindakan finansial sesuai situasi dengan keputusan yang sejalan dengan prinsip keteraturan.
“Saat kondisi ekonomi menurun, program kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah malah bersifat prokikal, yaitu semakin memperparah situasi daripada meringankannya,” katanya.
Dengan memindahkan alokasi dana ke projek-projek yang bisa secara langsung menambah kemampuan pembelian orang banyak, diupayakan agar perekonomian dapat bangkit dengan lebih pesat.
Wijyanto menekankan betapa pentinya bagi pemerintahan untuk menciptakan sebuah tim yang terpadu dan produktif. Dengan adanya sebanyak 58 Menteri serta Jika kita tambahkan dengan jumlah wakil menteri maka totalnya melebihi 100 orang.
Dengan jumlah kementerian yang berlebihan, proses pengambilan keputusan mungkin menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan simplifikasi pada susunan kabinet agar dapat mendukung peningkatan performa administrasi negara.