By alfaritsy 
politics.apabisa.com
,
Jakarta
— Kementerian Pertahanan (Kemhan) sedang menanti petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto mengenairencana untuk memindahkan secara sementara sekitar 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Mereka telah menyatakan bahwa mereka bersedia melaksanakan apa pun yang menjadi perintah presiden, bahkan hingga merencanakan dan membentuk fasilitas rehabilitasi di tanah air. “Sampai saat ini belum ada intruksi spesifik datang langsung dari Presiden. Akan tetapi, terlepas dari apa saja pesanan yang akan diberikan oleh beliau kepada Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, kami sudah berdiri teguh dengan siaga,” ungkap Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang selaku kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan ketika ditanya pada hari Rabu tanggal 16 April tahun 2025 di tempat kerjanya.
Rencana pengevakuasian sementara penduduk Palestina dari Gaza telah dibahas oleh Presiden Prabowo pada konferensi persnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, tanggal 9 April 2025, sebelum perjalanannya menuju Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia bersedia untuk menerima kira-kira 1.000 orang warga Palestina asal Gaza, dengan fokus utamanya adalah kepada para penghuni yang cedera, traumatik, serta janda-janda dan anak yatim piatu.
“Kita bersiap mengirim pesawat untuk menjemput mereka. Kira-kira ada sekitar 1.000 orang dalam tahap awal ini,” ujar Presiden seperti dikutip Antaranews. Presiden Prabowo menyatakan bahwa ide tersebut baru bisa direalisasikan jika menerima persetujuan dari otoritas Palestina, para pemangku kepentingan, serta harus sesuai dengan ketentuan tertentu.
Kepala negara telah memerintah Menteri Luar Negeri Sugiono untuk berdiskusi dengan pemerintah Palestina tentang rencana mekanisme evakuasi ke Indonesia. Namun, Prabowo membeberkan dua syarat evakuasi korban konflik Gaza. Pertama, kata Prabowo, semua pihak harus menyetujui rencana ini. Kedua, korban konflik Gaza hanya ditempatkan sementara di Indonesia dan harus kembali setelah pulih dan kondisi Gaza membaik.
Frega Wenas menjelaskan, keputusan semacam itu tidak bisa diambil secara sepihak, karena menyangkut kebijakan luar negeri dan memerlukan koordinasi dengan negara-negara lain. Jika Indonesia membantu warga Gaza misalnya untuk pemulihan, menurut dia, pasti ada proses negosiasi dengan negara-negara lain. “Leading sector-nya tentu Kementerian Luar Negeri,” ujar dia.
Frega menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan akan menanti petunjuk formal baik dari Kementerian Luar Negeri ataupun langsung dari Presiden Prabowo sebelum melanjutkan dengan tindakan berikutnya. ” Kami sedang menunggu keputusan tersebut, dan begitu telah diumumkan, pastinya kita siap,” ungkapnya.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Polisi Budi Gunawan mengatakan bahwa belum ada tindakan nyata berkaitan denganrencana untuk mengevakuasi sementara penduduk Palestina di Gaza menuju Indonesia. Dia pun menjelaskan bahwa pihaknya masih menantikan petunjuk langsung dari Presiden Prabowo.
Berdasarkan pernyataan Budi, sepertinya akan ada pertemuan tertutup untuk merencanakan evakuasi penduduk Gaza menuju Indonesia. “Presiden bakal memanggil para menteri dan memberikan petunjuk,” kata Budi ketika ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, setelah menyambut kembalinya Prabowo dari lawatan internasional pada Rabu, 16 April 2025.