By alfaritsy Keberagaman Pendapat Soal Kebijakan Ijazah Jokowi: Dari UGM Hingga Tokoh PDIP Bersuara
**politics.apabisa.com** – politics.apabisa.com | – Kontroversi mengenai asli atau palsunya ijazah presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi semakin memanas.
Sekilas sebelumnya disebutkan bahwa Jokowi beserta para penasehat hukumannya saat ini sedang merancang strategi hukum guna menanggapi tuduhan tentang ijazah palsu yang berulang kali dilontarkan terhadap dirinya.
Terkait dengan pernyataan yang mengindikasikan bahwa gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta adalah palsu, apakah hal itu benar?
“Kami memang ingin membuktikan bahwa saya benar-benar sedang mengenyam pendidikan di Fakultas Kehutanan. Benar-benar ijazahnya diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, dan hal tersebut telah beberapa kali dikemukakan baik oleh Rektor maupun Dekan. Hal ini pun sudah sering diumumkan,” jelas Jokowi ketika ditanya di rumah dinasnya yang berlokasi di Jalan Kutai Utara I, Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 11 April 2025.
Tindakan hukum yang bakal disusun kini sedang dalam pertimbangan tim hukum mereka. Ia menyebutkan, orang atau pihak yang menduga ijazahnya palsu perlu dapat memperlihatkan buktinya.
“Pentingnya adalah orang yang membuat tuduhan lah yang seharusnya memberikan bukti, dan penuntut perlu membuktikannya. Hal ini sedang diteliti lebih lanjut oleh tim hukum kami,” jelas Jokowi.
Di tengah badai kontroversi tersebut, beragam tanggapan bermunculan.
Dimulai dengan UGM sebagai kampus asal Jokowi, berbagai kelompok seperti TPUA (Tim Pembela Ulama dan Aktivis) serta TIPU UGM (Tim Pengacara Tolak Ijazah Palsu Usaha Gapunya Malu), bahkan Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, Jaya Hercules Rosario de Marshal, ikut menyuarakan pendapat mereka. Tak ketinggalan, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, juga memberikan komentarnya.
Awal Polemik
Kabar mengenai penipuan ijazah yang menyangkut Jokowi sudah berhembus cukup lama di masyarakat.
Akan tetapi, topik ini muncul lagi saat mantan dosen dari Universitas Mataram bernama Rismon Hasiholan Sianipar mengatakan bahwa ada keragu-raguan terhadap ijazah Jokowi.
Dalam konteks tersebut, dia menyebutkan tentang lembar pengesahan serta sampul tesis Jokowi yang memakai font Times New Roman. Menurut pendapatnya, jenis huruf ini tidak umum digunakan di masa antara akhir tahun 1980an hingga 1990an.
Jokowi dikenal telah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1985. Pendapat itu kemudian memicu kehebohan.
Melalui kanal YouTube Balige Academy, Rismon percaya bahwa gelar Sarjana I dalam bidang Kehutanan yang dimiliki oleh Jokowi tahun 1985 merupakan bukti bohong.
“100 miliar persen palsu,” katanya seperti dikutip dari video berjudul “ Ijazah Palsu Joko Widodo Menurut Analisis Tipe Font dan Sistem Operasi “, Selasa, 11 Maret 2025.
Rismon percaya bahwa ijazah Jokowi itu palsu dengan melihat dari dua sudut pandang yaitu jenis huruf dalam ijazah serta nomor serinya yang hanyalah salinan foto.
Menurut dia, pemakaian huruf Times New Roman pada dokumen tersebut terlihat aneh.
Oleh karena itu, jenis huruf tersebut mustahil telah ada pada 5 November 1985 ketika universitas UGM mengeluarkan ijazah tersebut.
“Sebab Windows OS versi 1.01 diluncurkan pada 20 November 1985 atau tepat 15 hari sesudah gelar Jokowi dicetak oleh UGM. Sementara itu, Windows versi 3.1 (yang memperkenalkan fon Times New Roman) rilis di tanggal 6 April 1992. Maka konfirmasi ini adalah bukti bahwa ijazah tersebut palsu,” ujar Rismon dalam rekaman video.
Rismon juga mempertimbangkan perbandingan antara Ijazah Jokowi dan Ijazah dari Alumni UGM yang bernama Bambang Nurcahyo Prastowo.
Dia mengira bahwa ijazah Jokowi menggunakan jenis huruf Times New Roman, sementara itu ijazah Bambang memakai fon default dari komputer yang masih berbasis sistem operasi DOS. Disk Operating System ).
Respons-Respons
Universitas Gadjah Mada
Belakangan ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyampaikan pernyataan resmi mengenai keaslian ijazah Jokowi yang disangka tidak sah.
Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pembelajaran di UGM, Prof. Wening Udasmoro, menggarisbawahi bahwa UGM merupakan lembaga pendidikan yang secara konsisten mentaati regulasi akademiknya.
Wening mengungkapkan bahwa Jokowi didaftarkan sebagai mahasiswa di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan sudah menuntaskan pendidikannya.
“Sebagai bagian dari UGM, kami menyampaikan bahwa Joko Widodo telah melaksanakan seluruh tiga fungsi utama perguruan tinggi sejak awal hingga akhirnya berkiprah di Universitas Gadjah Mada. Kami juga mempunyai bukti seperti surat-surat dan dokumen-dokumen yang tersimpan di Fakultas Kehutanan,” jelas Wening.
Wening menyebutkan bahwa informasi atau berkas pribadi tak bisa dibuka oleh siapa pun secara sewenang-wenang.
Berikutnya, dia mengungkapkan bahwa UGM bersedia menjadi saksi jika perkara ijazah itu berkembang lebih jauh ke dalam ranah hukum.
“Sudah siap, contohnya sebagai saksi. Sekali lagi, yang ingin kami tegaskan di sini, pada intinya kami adalah bagian dari dokumen tersebut,” tegasnya.
Roy Suryo bersama dengan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA)
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang pernah berada di bawah kepemimpinan Presiden SBY ini menjadi wakil dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Ia menuntut keterbukaan mengenai asli atau palsunya ijazah Jokowi.
Pada Selasa (15/4/2025), UGM dikunjungi oleh kelompok yang dibimbing oleh Roy Suryo bersama beberapa wanita.
Pada aksi tersebut, tiga perwakilan massa termasuk Roy, melakukan audiensi dengan pihak rektorat dan Fakultas Kehutanan UGM.
Dalam kesempatan ini, Roy Suryo mengungkapkan kejanggalan skripsi Jokowi yang diperlihatkan pihak UGM.
Di mana terdapat perbedaan font dan tak adanya lembar pengesahan.
Sudah benar adanya tentang keberadaan skripsinya. Namun, kami mencatat terdapat beberapa perbedaan. font antar bagian pembukaan dengan inti konten.”
“Tidak ada juga halaman pengecekan dari dosen pemeriksa dan tidak ada menyebutkan nama pembimbing yang telah disebut sebelumnya, layaknya Kasmojo,” ungkap Roy setelah menghadiri sidang tersebut, demikian dilansir dari sumber tersebut. Tribunnews.com .
Roy mengatakan ada perbedaan ketika membaca skripsinya Jokowi.
“Tentu saja, tesis Jokowi tersebut memiliki beberapa perbedaan dalam hal pengetikan. Ada bedanya antara bagian badan teks yang ditulis menggunakan mesin tik standar, dan di awalnya yang dicetak dengan teknologi lebih maju untuk masa itu,” ungkap Roy.
Dia menyatakan bahwa dia dan dua orang perwakilan lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melihat ijazah Jokowi.
Kelompok Hukum Menolak Ijazah Tiruan Sebagai Upaya Menghindari Rasa Malu (TIUP UGM)
Tim Pengacara Tolak Ijazah Palsu Usaha Gapunya Malu (TIPU UGM) telah secara resmi mengajukan tuntutan hukumnya kepada pihak berwenang terkait dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Para advokat ini sekarang menjadi bagian dari tim tersebut dan sudah menyerahkan kasus ke pengadilan.
Jadwal persidangan awal untuk kasus gugatan ijazah tersebut sudah disampaikan oleh Pengadilan Negeri (PN) Surakarta.
Terkena gugatan dalam kasus penipuan oleh UGM yang akan diproses di Pengadilan Negeri Surakarta melibatkan mantan Presiden Joko Widodo, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, SMA Negeri 6 Surakarta, serta Universitas Gadjah Mada (UGM).
Sidang awal akan digelar pada hari Kamis (24/4/2025), mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai, di ruangan yang bernama Kusuma Admaja.
UGM menganggap terdapat ketidaksesuaian dalam data yang tertera di ijazah Jokowi.
Salah satu contohnya terjadi pada waktu pencalonan Wali Kota Surakarta oleh Jokowi yang menyatakan dirinya sebagai alumni SMA Negeri 6 Surakarta. Pada masa kelulusannya, sekolah tersebut masih belum dikenal dengan nama SMA N 6 Surakarta.
SMAN 6 Surakarta beralih status dari Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) pada tanggal 9 Agustus 1985. Sementara itu, ini juga adalah tahun di mana Jokowi lulus dari Fakultas Kehutanan dengan spesialisasi Teknologi Kayu di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
UGM mengatakan bahwa gelar Sarjananya Jokowi dari UGM juga kurang kejelasannya.
Lebih jauh lagi, Jokowi menerima gelar Insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, spesialisasi dalam bidang Teknologi Kayu.
Sebenarnya, dari saat pendirian Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta hingga ke hari ini, tak pernah ada departemen atau program studi Teknologi Kayu.
Ketua Umum DPP Partai Gabungan Rakyat Indonesia, Jaya Hercules Rosario de Marshal
Baru-baru ini, Hercules terlihat berbincang dengan Jokowi saat melakukan kunjungan silaturahmi ke kotaSolo, Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 15 April 2025.
Saat dibicarakan mengenai kontroversi ijazah Jokowi yang kembali mencuat dan bahkan sampai diajukan ke pengadilan, ia bersikeras bahwa dokumen tersebut otentik.
Kepercayaannya itu, menurut dia, disebabkan oleh fakta bahwa saat mencalonkan diri menjadi Wali Kota sampai Presiden, diperlukan dokumen-dokumen ijazah.
” Kan Sudah pasti ijazahnya asli lho. Orang jadi wali kota, gubernur, atau presiden gitu. Kok bisa ya mereka sampai di situ? Jika ijazahnya palsu, mustinya nggak akan pernah terpilih. lah jadi walikota, lalu menjadi gubernur, dan akhirnya gubernur jadi presiden begitu lah ,” katanya.
Hercules menegur para individu yang mencurigakan keabsahan ijazah Jokowi untuk berhenti membuat masalah.
“Jadi enggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi bikin gaduh-gaduh gitulah ya,” jelasnya.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli
Merespons perdebatan tentang ijazah Jokowi, Jurubicara PDIP Guntur Romli mengajak Jokowi untuk menampilkan ijazah resminya bila dia sesungguhnya adalah alumni dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Guntur mengatakan bahwa Jokowi harus mencontoh kebijakan presiden berintelektualitas seperti Obama, bukannya meniru sikap seolah-olah sedang berkicau tanpa henti layaknya boneka Pinocchio yang pada akhirnya dijebloskan karena dusta,” demikian pernyataan Guntur, Senin (15/4/2025), sesuai kutipan dari Kompas TV.
Guntur menyebutkan bahwa dari segi hukum, tidak terdapat kewajiban bagi presiden untuk menampilkan atau menunjukkan ijazahnya.
Namun, langkah itu dianggap perlu untuk mencegah keraguan yang berlarut-larut.
“Justru hal ini dapat menciptakan keraguan dan ketidaknyamanan yang berpotensi merugikan beberapa kelompok, termasuk UGM beserta warga di Yogyakarta danSolo yang mungkin dipengaruhi oleh tindakan-tindakan akibat masalah tersebut,” tambah Guntur.
Guntur juga mengkritisi tindakan hukum yang dilancarkan oleh tim Jokowi terkait dengan penyebaran dugaan isu ijazah palsu.
Menurutnya, tanggapan itu terlalu berlebihan.
Saya sangat bingung, mengapa mereka sampai berniat mengancam dengan tindakan hukum? Bukankah Jokowi tidak ingin menahan semakin banyak orang di penjara?
“Sekaliupun begitu, permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan mudah: cukup tampilkan ijazah asli Anda,” katanya.
(*)
Ikuti informasi terkini yang menarik lainnya di Google News , Channel WA , dan Telegram
—