By alfaritsy 
Kemenski Kalsel Dorong Kerjasama dalam Mendorong Reformasi Hukum
**politics.apabisa.com** – kalsel.politics.apabisa.com | , BANJARMASIN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkum Kalsel) menggalakkan semangat kolaborasi bersama pihak berwenang setempat untuk menopang perubahan hukum di wilayah tersebut.
“Kehadiran pemerintah daerah amat vital sebagai mitra utama bagi Kementerian Hukum dalam menciptakan layanan publik yang jernih, efisien, serta selaras dengan kebutuhan rakyat,” ungkap Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel Nuryanti Widyastuti saat ditemui di Banjarmasin, Rabu.
Pernyataan tersebut diberikan ketika BSK Kementerian Hukum RI mensosialisasikan program pembinaan pengisian data penunjang Indeks Reformasi Hukum (IRH) untuk seluruh pemerintahan di Kalimantan Selatan. Acara ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Garuda. Kemenkum Kalsel .
Nuryanti menyatakan bahwa IRH adalah alat vital dalam menilai kesuksesan reformasi hukum, yang meliputi usaha pengenalan, penentuan cakupan, dan penyederhanaan regulasi setempat.
Ketua Badan Legislasi dan Pengawasan DPRD Kota Palopo Mulyadi menggarisbawahi bahwa perubahan hukum yang sukses memiliki dampak signifikan pada tingkat ketertiban hukum.
Dia mengatakan bahwa Indeks Reformasi Hukum tidak hanya merupakan skor evaluasi, melainkan juga indikator betapa jauh ketercapaian pemerintah daerah dalam menciptakan sistem peradilan yang adil, terbuka, serta mendukung kepentingan rakyat.
Menurutnya, IRH dibuat untuk menguji banyak sisi perbaikan hukum, termasuk penyelarasan ketentuan, meningkatkan keterampilan pembuat undang-undang, serta membatalkan aturan yang sudah usang dan tak lagi sesuai.
Menurutnya, kualitas data pendukung amat penting. Oleh karena itu, pemda perlu sungguh-sungguh menyusun semua dokumen secara komprehensif dan akurat sehingga evaluasi pada tahun ini dapat meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Menurut Junarlis, sinergi antara berbagai bidang, kerjasama tim yang kuat, serta dedikasi besar dari setiap lembaga penegak hukum lokal merupakan faktor utama dalam mencapai hasil terbaik.
“Kami tidak dapat beroperasional secara individual; reformasi hukum membutuhkan kerjasama yang solid supaya hasilnya mencapai inti masalah dan memberikan pengaruh konkret kepada publik,” ungkapnya. (antara/jpnn)
—