By alfaritsy 
KPK Raup Rumah La Nyalla, Hardjuno: Penegakkan Hukum Harusnya Bukan Senjata Politik
**politics.apabisa.com** – politics.apabisa.com | , JAKARTA – Pengecekan rumah Ketua DPD RI Ke-5 untuk periode 2019–2024 La Nyalla Mattalitti Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya telah menarik perhatian beberapa pihak.
Analis hukum serta pengembangan negara Hardjuno Wiwoho mengharapkan agar KPK menyampaikan klarifikasi umum ke publik untuk mencegah timbulnya pandangan buruk, khususnya berkaitan dengan adanya indikasi penggunaan penegakan hukum sesuai kepentingan politik.
“Pastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak menjadi senjata untuk tujuan politik pragmatis bagi kelompok tertentu,” tegas Hardjuno di Jakarta, Kamis (17/3).
Sebagai anggota masyarakat sipil, Hardjuno sepenuhnya mensupport tindakan KPK untuk memerangi korupsi. Akan tetapi, pemeriksaan terhadap figur seperti La Nyalla harus dijalankan dengan cara yang adil dan jelas.
Ini sangat penting untuk mencegah interpretasi yang keliru.
“Pastikan jangan sampai memberi kesan bahwa aparat penegak hukum berubah menjadi senjata untuk menjadikannya sebagai dasar penghukuman terhadap individu-individu tertentu,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa mereka sudah melakukan pencarian dan penangkapan di kediaman La Nyalla pada hari Selasa (15/4). Hal ini berkaitan dengan investigasi atas kasus dugaan suap Dana Hibah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, KPK belum mengidentifikasi adanya bukti langsung terkait partisipasi La Nyalla dalam kasus itu.
Hardjuno meyakini bahwa tindakan penegakan hukum seperti ini perlu dilakukan secara cermat, mempertimbangkan status La Nyalla sebagai tokoh nasional yang terkenal lantang menyuarakan beragam masalah demokrasi, kesetaraan sosial, serta pemberantasan korupsi.
“Lebih lanjut, tampaknya selama pencarian tak akan ada temuan berkaitan dengan kasus tersebut.” Demikian pernyataan dari dokumen berita acara pencarian yang berhasil diperoleh, menginformasikan bahwa tidak ada barang, dokumentasi, ataupun hal lain yang dicurigai terkait dengan perkara itu sendiri,” jelas Hardjuno. Menurut Hardjuno, La Nyalla merupakan figur politik nasional yang amat menghargai kepentingan pelaksanaan hukum yang adil.
Berdasarkan beragam pengalaman yang ia miliki dalam kancah politik nasional, La Nyalla sungguh sadar akan ancaman perbuatan penyimpangan hukum.
Dia juga secara konsisten memperjuangkan hak-hak kelompok masyarakat berpendapatan rendah, termasuk para petani dan nelayan, yang sejauh ini belum banyak menikmati pelayanan hukum yang adil.
Karenanya, Hardjuno kembali menegaskan kepada KPK bahwa proses hukum tersebut perlu bersifat terbuka dan mandiri.
Pastikan tidak ada unsur politik tersembunyi yang mempengaruhi kasus hukum La Nyalla ini.
“Bila pelaksanaan aturan ini dijalankan secara utuh mengacu pada data serta prosedur hukum yang benar, hal tersebut akan semakin memperkokoh keyakinan orang banyak terhadap KPK. Akan tetapi, apabila dilakukan tanpa adanya klarifikasi, bisa saja menciptakan dampak negatif,” tandasnya.
Menurut Hardjuno, sampai sekarang publik mengenali adanya beban yang kuat dari aspek politik dalam skandal terkait La Nyalla.
Bahkan masyarakat dapat mencurigai bahwa La Nyalla menjadi target akibat keberanian dirinya, sikap tegas yang sering disuarakannya di depan umum telah menyinggung kepentingan para pengusaha dan politisi oligarki,” jelas Hardjuno.
Hardjuno menyebutkan bahwa kekuatan La Nyalla dalam mendukung kedudukan daerah melalui DPD RI, berpihak pada kelompok yang rentan, dan pendekatannya yang selalu kritis terhadap praktik mahar politik adalah aset demokrasi yang seharusnya dijaga—bukan malah diragukan tanpa alasan.
“Saya berharap dapat tetap percaya bahwa KPK adalah lembaga yang profesional. Oleh karena itu, masyarakat pun memiliki hak untuk mengetahui alasan dari penggeledahan tersebut. Prinsip keadilan perlu dipelihara, bukan hanya pada saat putusan, namun juga mulai dari tahapan awal,” jelasnya.
Sampai saat ini, KPK belum memberikan penjelasan mendetail tentang hasil pemeriksaan dan posisi La Nyalla terkait dengan kasus itu.
Masyarakat kini mengharapkan klarifikasi guna memastikan bahwa tekad memberantas suap terus bertahan di bawah naungan demokrasi yang kuat serta bersahabat dengan rakyat. (fri/jpnn)
—