Lebih dari 1,1 Juta Orang Siap Dilantik Sebagai CASN TA 2024
**politics.apabisa.com** – politics.apabisa.com | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, mengimbau para pemimpin instansi baik di tingkat nasional maupun lokal untuk mempercepat pengurusan berkas serta pembuatan Nomor Induk Pegawai (NIP). Tujuannya adalah agar seluruh tahapan dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
Itulah informasi yang diberikan Rini saat rapat koordinasi percepatan penentuan surat keputusan (SK) untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah berkontrak (PPPK) tahun anggaran 2024. Acara tersebut dilaksanakan secara daring pada hari Rabu, tanggal 16 April, melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta kepala kantor staf presidensi (KSP). Turut hadir juga perwakilan dari semua lembaga nasional dan pemda yang membuka lowongan CPNS Tahun Anggaran 2024.
“Rini dengan tegas mengatakan bahwa kita perlu adanya komitmen nyata dari lembaga dalam merumuskan dan menandatangani surat keputusan pemberian penunjukan.” Dia juga mendesak lembaga tersebut untuk menyediakan dana anggaran bersama dengan fasilitas yang dibutuhkan guna mensupport proses penunjukkan pegawai negeri sipil ini pada setiap institusi mereka sendiri.
Menurut data BKN hingga 19 Maret 2025, perkiraan jumlah pegawai negeri sipil angkatan 2024 yang akan dilantik melebihi 1,1 juta orang. Jumlah tersebut termasuk 179.025 CPNS dan 677.593 PPKP pada fase pertama. Sebanyak 328.515 pelamar lainnya diyakini akan direkrut sebagai PPKP dalam babak kedua setelah proses perekrutan sedang berlangsung.
“Harap diingat bahwa data tersebut belum final karena proses penyeleksian dan pengumpulan dokumen masih dalam tahap berlangsung,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, dia juga mengulangi pentingnya fakta bahwa program kuota untuk perekrutan pekerja bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya efektif sampai dengan proses rekruitmen CASN pada tahun 2024. Selepas periode tersebut, semua pemilihan ASN akan dijalankan melalui sistem prestasi dan kompetensi yang adil sebagaimana diminta oleh UU No. 20/2023 terkait ASN.
Dia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak bertujuan menghalangi publik menjadi pegawai negeri. Sebaliknya, langkah itu sebenarnya menciptakan kesempatan yang lebih adil, terbuka, dan bersaing bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam aparatur pemerintahan.
Oleh karena itu, Rini mengharapkan bahwa semua proses penunjukan CASN ini selesai tepat waktu. Yaitu, penerimaan CPNS harus dikebut dan pastinya rampung paling lama bulan Juni 2025. Sementara untuk PPKP, waktunya ditutup paling telat pada Oktober tahun tersebut juga. Setiap lembaga akan menuntaskan tugasnya berdasarkan persiapan yang dimilikinya sendiri.
“Dalam rapat koordinasi kali ini, harapan saya adalah terciptanya pemahaman yang sama diantara seluruh instansi tentang kepentingan serta detail pengecekan percepatan pemberhentian pegawai non ASN untuk tahun anggaran 2024. Dengan begitu, semua instansi bisa bertindak secara bersama-sama sehingga tujuan pengangkatan pada bulan Juni dan Oktober 2025 betul-betul dapat dicapai,” katanya dengan tegas.
Sebaliknya, dia memperingatkan supaya lembaga pemerintah tidak merekrut karyawan selain ASN atau hal serupa lagi. Ini sesuai dengan perintah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara. Ada ketakutan bahwa proses rekrutmennya dilakukan secara terpisah oleh daerah dapat menyebabkan masalah dan membuat sistem pengelolaan tenaga kerja menjadi bingung seperti yang dulu-dulu.
—