By alfaritsy 
Pada tahun-tahun 1990-an, bidang pengembangan global menumpukan perhatiannya pada dua masalah utama, yaitu membangun sistem manajemen pemerintah (
good governance
) serta pemberantasan korupsinya. Meskipun demikian, mencapai kebijakan publik yang efektif bukanlah hal yang ditentukan oleh kinerja sebuah atau beberapa instansi terkait di sektor tersebut.
Good governance
merupakan struktur umum mengenai cara pendistribusian sumber daya sebuah negeri. Struktur tersebut mencakup beberapa pilar penting yakni partisipasi, hak azazi manusia, bersifat konsensual, didasari oleh undang-undang yang adil, transparansi, pertanggungjawaban, respon cepat, serta efisiensi (distribusi optimal).
Gagasan
good governance
Lahir dari pengalaman negatif akibat dominasi elit politik beserta para kroninya dalam sektor ekonomi. Kelompok ini dinilai telah menghancurkan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan negeri. Indonesia saat masih berada di era Orde Baru menjadi salah satu contoh yang dipelajari akan hal itu.
Pada perkembangannya, gagasan
good governance
Diciptakan sebagai bagian dari Rangkaian Kehormatan Nasional (RKN), struktur ini merumuskan berbagai landasan lembaga yang terdapat di negeri maju. Landasan-landasan instansi tersebut mendukung kelancaran operasi sistem demi mewujudkan kebahagiaan serta perkembangan sebuah negara.
Rangkaian elemen-elemen itu meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif, auditor negara, ombudsman, birokrasi layanan publik, media massa, penegakan hukum, organisasi kemasyarakatan, sektor bisnis, dan institusi global. Beberapa negeri juga mengintegrasikan komponen tambahan seperti entitas pengawasan (seperti anti-korupsidan advokat hak-hak manusia), bersama dengan partai politik.
Dalam esensi sederhananya, ada sebuah komunitas yang memperhatikan dan menghargai prinsip-prinsip kemanusiaan. Hal ini mencerminkan ide bahwa institusi publik di lingkungan suatu negeri tak boleh dibiarkan membuat keputusan tanpa melibatkan atau justru mendisintegrasi warga masyarakatnya.
Model Akuntabilitas
Gagasan mengenai Sistem Integritas Nasional semakin maju. Kuncinya ada pada memastikan bahwa masing-masing komponen melaksanakan tugasnya secara efektif.
Terdiri dari dua topik utama: a. proses berinterakturnya institusi publik dengan masyarakat; b. hubungan di antara institusi publik itu sendiri. Evaluasi ini mencakup aspek-aspek konstitusional, kebijaksanaan, serta praktis atau operational.
Diskusi awal berfokus pada konsep ruang serta cara kerja interaksi seimbang di antara petugas pemerintahan atau pengambil kebijakan dengan lembaga non-pemerintah.
Apakah hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pikiran kita dilindungi oleh undang-undang dasar negara? Jika iya, maka pihak pemerintahan serta tokoh-tokoh politis perlu mengimplementasikan hal ini dalam beragam regulasi mereka.
Secara singkat ini dapat disebut politik untuk masyarakat sipil. Penerjemahannya ke dalam kebijakan akan ada banyak bidang. Intinya adalah melindungi ruang publik yang rasional.
Namun, yang lebih cerdas dan bertanggungjawab adalah jika pemerintah membuat kebijakan untuk memperkuat masyarakat. Kebijakan tersebut menjadi instrumen bersama pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan.
Sebagai contoh, jika ada organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, maka pemerintah harus berupaya memperkuat mereka. Misalnya, dengan kebijakan peningkatan kemampuan guru dalam metode mengajar, memfasilitasi pengembangan pendidikan yang lebih sesuai dengan daerah.
Amat banyak pengalaman dan kemampuan organisasi masyarakat dalam menangani persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Mereka adalah sumber informasi dan energi sosial yang harus dilibatkan. Pemerintah harus melibatkan mereka yang kritis. Proses dialog akan menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak.
Akuntabilitas horizontal antarlembaga publik juga sangat penting. Ada banyak model akuntabilitas horizontal, tergantung isu yang akan dipecahkan. Alhasil, akan ada lembaga-lembaga yang menjadi institusi pokok dan memiliki wewenang lebih kuat.
Tentu saja, hubungan antar lembaga tersebut akan mencakup aspek-aspek keadilan dan keterbukaan, termasuk pula tanggung jawabnya.
Di luar organisasi utama, interaksi dengan badan-badan lainnya termanifestasikan melalui kerjasama kebijakan dan praktis. Misalnya, strategi untuk memperluas manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat menimbulkan keterkaitan praktis dengan Komisi Anti-Korupsi, atau bahkan dengna Komisi Hak Asasi Manusia.
Maka untuk mengukur apakah sebuah sistem mempertahankan integritasnya, perlu diperhatikan sejauh mana terdapat kelemahan ataupun kekuatan di dalam interaksi dan kerjasama antar lembaga, termasuk aspek kebijakan serta pelaksanaan tugas mereka. Hal ini juga berlaku bagi keterkaitannya dengan organisasi-organisasi nirlaba.
Masalah Indonesia
Ketenaran politik di Indonesia baru-baru ini memiliki dasar yang sudah terbentuk selama beberapa tahun. Pembahasan peraturan daerah yang rumit adalah salah satu contohnya.
omnibus law
dan revisi UU KPK misalnya, menunjukkan kelemahan dalam SIN.
Sebagian masalah terletak pada terbatasnya keterlibatan publik. Tentu ada persoalan kebijakan dan operasional yang menyertai kelemahan itu.
Dalam kasus revisi UU TNI, persoalan yang ada bukan sekadar kekhawatiran tentang peran TNI yang menjauhkan kontrol masyarakat atas kehidupan publik. Revisi UU TNI lahir dalam kondisi berbagai pelanggaran prinsip integritas dalam penyelenggaraan negara.
Misalnya, persoalan etika konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi, berbagai kasus korupsi, pengangguran dan kemandegan sektor riil, serta kapabilitas dan integritas pejabat publik.
Sepertinya tiang-tdiang negara bergetar hebat, mengakibatkan munculnya tagar “undian pergi sebentar” di antara para remaja, yang pada dasarnya juga merupakan pemilik republik ini.
Kelompok-kelompok dengan minat tertentu berusaha memperkuat posisi mereka dan menemukan peluang baru. Berbagai jaringan manipulative terus berkembang, menghubungkan grup-grup yang ada di lingkungan lembaga publik serta pemain-pemain dari kalangan masyarakat.
Kecenderungan meningkatnya perilaku perampokan dan penganiayaan sebagaimana dijelaskan dalam laporannya
Kompas
Baru-baru ini hal tersebut adalah suatu kondisi yang perkembangannya dapat dengan mudah diprediksi.
Apabila Indonesia berkeinginan untuk mencegah penurunan kualitas kehidupan bermasyarakat ini, maka pemimpin-pemimpin negara perlu menumpukan perhatian pada sejumlah aspek penting.
Pertama
, tegakkankan dasar-dasar yang mendukung nilai-nilai nasional yakni kesejahteraan inklusif dan tingkatkan kapabilitas sistem demi mencapainya.
Ini berarti bahwa pemerintah serta para tokoh politik perlu memulai dengan mengatasi masalah-masalah struktural yang terdapat di dalam negeri yang menyebabkan upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi menjadi gagal. Mereka seharusnya tidak sekadar memberikan kebijakan-kebijakan populer yang justru tak menciptakan ketahanan bagi masyarakat.
Kedua
, pertanggungjawaban distribusi sumber daya publik. Karena korupsinya merajalela serta banyaknya tindakan memutarbalikkan aturan sistem, diperlukan jaringan institusi pelaksana integritas yang kokoh namun tetap dapat dipercaya. Ini bukan sekadar tentang kapabilitas untuk memberikan hukuman, melainkan pula mendirikan sistem tersebut dengan benar. Salah satu metode amat vital yang wajib direalisasikan secara cepat ialah regulasi penyitaan aset dan ketentuan mengenai konflik kepentingan.
SIN mengharuskan adanya koordinasi, namun penggabungan kepentingan kelompok harus dihindari. Tanpa kedua hal ini, sistem akan terpaku pada perundingan antar kelompok serta ketidaksopanan dalam menangani kebutuhan masyarakat.
Indonesia perlu mengambil pelajaran lagi dari prinsip-prinsip utama dalam rangkaian SIN untuk mempersatukan berbagai pendekatan terkait kesejahteraan (yang inklusif), hubungan yang baik antara rakyat dan pemerintah, serta tata kelola sumber daya dengan kecakapan teknis.
Rangkaian elemen-elemen struktural/lembaga dalam sebuah organisasi merupakan tingkatan yang sangat baik untuk memberikan panduan praktis dan relevan terhadap situasi tertentu. Ini tentunya akan menantang para pemimpin puncak, namun mereka pastinya akan mendapatkan dukungan dari publik.