By alfaritsy 
Menteri Prabowo Kunjungi Jokowi: Politikus PKS Ingatkan tentang Kasus Matahari Kembar
**politics.apabisa.com** – politics.apabisa.com | , Jakarta – Pada saat peringatan Hari Raya Idul Fitri, beberapa menteri dari Kabinet Merah Putih mengunjungi rumah pribadi Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, yang terletak di Solo, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut bersamaan dengan masa kunjungan kenegaraannya oleh presiden. Prabowo Subianto yang terjadi antara tanggal 9-15 April 2025.
Sejumlah petugas mengunjungi rumah secara berturut-turut. Jokowi Hingga kini di antaranya ada Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Penduduk dan Pembangunan Keluarga Wihaji, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Koordinator Bidang PMK Pratikno.
Merespons hal tersebut, Mardani Ali Sera, seorang tokoh berpengalaman dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ), menyarankan agar para menteri tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo terlebih dahulu sebelum mengunjungi rumah mantan Presiden Jokowi.
Mengutip Mardani, merawat hubungan positif dengan eks pemimpin nasional adalah sesuatu yang perlu dipandang sebagai nilai tinggi. Akan tetapi, dia juga menegaskan kebutuhan akan upaya agar tidak timbul pandangan buruk, misalkan gambaran ada dua pusaran kuasa atau ‘dua matahari’, apabila rapat berlangsung saat jam kantor dan mestinya difokuskan pada pelaksanaan tugas-tugas administrasi negara.
“Memelihara hubungan baik itu hebat. Namun, lakukanlah diluar jam kerja dan pastikan untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden,” ujar Mardini, seorang anggota Komisi II DPR, saat berbicara dengan Tempo, Sabtu, 12 April 2025.
Sebelumnya, ketika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY memberikan pernyataan, ia juga mendapat sorotan dari publik. SBY berpendapat bahwa negeri ini akan terganggu jika memiliki banyak matahari. Pendapat tersebut disampaikannya ketika merujuk pada adanya banyak pemimpin di sebuah organisasi.
“Negara akan bergejolak jika jumlah matahari yang bersinar terlalu banyak. Bagaimana jika suhunya semakin meningkat dengan adanya dua atau tiga matahari?” ujar SBY pada peringatan ulang tahun ke-23 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin, 9 September 2024.
Puan: Melakukan silatuhrami selama periode Idulfitri akan menjadi hal yang sangat bagus.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa pertemuan antara beberapa menteri dari Kabinet Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dianggap sebagai hal yang positif.
“Silsilah selama hari-hari Lebaran akan sangat menguntungkan,” ujar Puan di kawasan parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, sebagaimana dilaporkan Antara.
Dalam pernyataannya, Puan menyangkal adanya spekulasi mengenai “dua matahari” yang beredar usai kunjungan para menteri dari Kabinet Merah Putih ke rumah Joko Widodo. Dia berkata, “Dua matahari? Presiden sekarang adalah Presiden Prabowo Subianto.”
Anggota Komisi III DPR: Jangan menjadikan halalbihalal sebagai politikakhianat
Saat ini, Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menyarankan untuk tidak membawa hubungan silaturahmi antara para menteri dengan Jokowi ke dalam ranah politik.
“Biarkan saja, kita tak perlu menjadikan acara halal bihalal sebagai urusan politik. Masyarakat umum telah mampu mengenali dengan jelas manakah yang tulus dan manakah yang tidak serta membedakan antara kegiatan politis atau sekadar acara halal bihalal,” ungkap Jazilul di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, pada hari Senin.
Dia meminta publik untuk menilai pertemuan itu sebagai tanda interaksi positif dan tidak perlu diragukan.
“Ini dia betapa hebatnya media sosial saat ini, oleh karena itu fokuslah pada sisi baiknya buat kedepannya. Maka, mengapakah seorang menteri dilarang bertemu dan berbincang-bincang? Tidak masalah, semua orang termasuk dirinya pun bisa melakukannya,” katanya.
Jazilul pun menyampaikan bahwa ketakutan terhadap “surya kembar” dalam pemerintahan adalah hal yang tidak berdasar, sebab sistem konstitusi di Indonesia tak mendukung adanya dua pemimpin utama secara bersamaan. Dia menjelaskan, “Dalam undang-undang dasar kami tidak mungkin memiliki surya kembar. Hal tersebut tidak ada. Ada saja posisi presiden dan wakil presiden. Jika dikategorikan sebagai surya kembar, maka salah. Sebab aturannya bukan tentang kembar; ini semua berada di tangan presiden,” imbuhnya.
Partai Demokrat: Biasa saja
Herzaky Mahendra Putra, juru bicara dari DPP Partai Demokrat, juga mengungkapkan pendapatnya bahwa bertemu antara para menteri di Kementerian Cabinet Prabowo dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia merupakan suatu hal biasa.
Menurut dia, karena Jokowi sudah berpengalaman dalam memimpin Indonesia selama sepuluh tahun, tidak mengherankan kalau para menteri mau mengeksplor pengetahuan serta saran dari dirinya demi membantu pemerintahan yang saat ini diketuai Prabowo Subianto.
“Hebat jika para menteri tetap sering berkunjung ke rumah Pak Jokowi; itu hal normal. Begitu pula dengan banyaknya kunjungan ke tempat tinggal Pak SBY,” ujar Herzaky dalam acara diskusi yang diselenggarakan oleh The Yudhoyono Institute berjudul Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Jakarta, pekan kemarin.
—