By alfaritsy 
PIKIRAN RAKYAT
– Ribuan petani ikan dari Desa Eretan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, yang merupakan anggota Serikat Nelayan Cumi, melaksanakan protes diam-diam.
Protes tersebut merupakan bentuk penentangan atas keputusan untuk menginstal perangkat pelacak kapal.
Vessel Monitoring System
(VMS) yang diwajibkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Tindakan itu terjadi pada Selasa (15/4/2025) di hadapan kantor Koperasi Unit Desa (KUD) Misaya Mina yang ada di Desa Eretan Wetan.
Pengunjuk rasa memakai baju berwarna hitam total untuk menandakan tingkat keterlibatan serta duka mereka terhadap keputusan yang dianggap merugikan para nelayan lokal.
Membawa beragam spanduk dengan permintaan mereka tertulis di atas, petambak ikan tersebut mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap aturan tentang instalasi Sistem Pemantauan Kendali Jarak Jauh (VMS) yang menurut mereka memberatkan baik secara finansial maupun dalam hal pengoperasian.
Perwakilan nelayan mengatakan bahwa implementasi ketentuan wajib pasang VMS di kapal-kapal berukuran kecil dinilai tak memperhatikan situasi ekonomi dan sosial masyarakat nelayan lokal.
Di samping harganya yang mahal untuk perangkat tersebut, biaya pemeliharaan dan operasinya juga dianggap cukup besar.
Tak hanya itu, mereka juga menyebutkan bahwa pengoperasian VMS membutuhkan pelatihan khusus yang belum tentu bisa diakses oleh semua nelayan.
“Kita tidak menolak pengawasan sama sekali. Namun, mohon diketahui bahwa kebijakan ini perlu mempertimbangkan situasi yang ada di lapangan. Kita adalah nelayan skala kecil dengan pendapatan tak tetap. Jika dipaksakan untuk menginstal perlengkapan semahal itu, kita berisiko bangkrut,” ungkap Andi, salah satu orang dalam aksi tersebut.
Evaluasi kebijakan VMS
Serikat Petani Udang menginginkan pemerintah, terutama Departemen Laut dan Hasil Tangkapan Ikan, untuk merevisi kembali keputusan tersebut.
Mereka mengharapkan adanya peraturan yang lebih bersahabat dengan nelayan skala kecil, atau minimal pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi serta dukungan teknis saat implementasinya.
Tindakan ini berjalan dengan tertiban dan kedamaian, didukung oleh pengawasan petugas kepolisian lokal.
Namun, petani ikan berencana untuk melanjutkan aksinya dalam skala yang lebih luas jika permintaan mereka diabaikan dan tidak dipenuhi oleh otoritas concerned.
Melalui gerakan ini, nelayan Eretan menginginkan suara mereka terdengar secara nasional dan menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk peninjauan kembali kebijakan laut yang lebih adil serta mendukung kepentingan penduduk pesisir.