By alfaritsy 
Pengukuhan Resmi Pengurus DWP Untuk Periode 2024-2029 di Lingkungan Kemendagri
**politics.apabisa.com** – politics.apabisa.com | , JAKARTA – Para anggota Dharma Wanita Persatuan (DWP) dari Satker di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) periode jabatan 2024–2029 secara resmi diumumkan.
Pengukuhan berlangsung bersama-sama di Aula lantai 4 gedung F Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 16 April.
Yane Bima Arya, Penasihat DWP Kemendagri, menyebut bahwa penegasan ini adalah titik penting dalam perkembangan organisasi DWP yang menjadi bagian dari unitkerja di bawah naungan Kemendagri.
Saat ini menjadi titik awal bagi DWP untuk mengambil alih tanggung jawab yang signifikan dengan tujuan meneruskan, memperkokoh, serta meningkatkan posisi mereka sebagai mitra strategis guna membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Pada kesempatan tersebut, Yane menyampaikan ucapan selamat dan doa sukses untuk pengurus DWP Unit Kerja dalam lingkungan Kemendagri yang sudah disahkan.
“Harapannya adalah agar amanah yang telah diberikan bisa dilaksanakan dengan sepenuhnya bertanggung jawab, ikhlas, serta bersemangat bekerja sama,” ungkap Yane ketika mengucilkkan pidato dari Penasehat DWP Kemendagri Tri Tito Karnavian.
Selanjutnya, Yane menekankan bahwa di tengah dinamika sosial dan berbagai tantangan global yang semakin rumit, peranan DWP menjadi semakin penting.
DWP tidak hanya merupakan tempat untuk menjalin tali persaudaraan antar istri-istri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), namun sudah berkembang menjadi sebuah gerakan sosial yang mengakselerasi perkembangan negara dengan contoh perilaku terbaiknya. DWP turut mengakselerasi perkembangan negara dengan meningkatkan kapasitas, sambil menanggapi sejumlah masalah terkini yang mencakup ketahanan keluarga, kesejahteraan jiwa, sampai perubahan iklim dan kesetaraan jenis kelamin.
Menurut Yane, organisasi DWP sudah berkembangan menjadi sebuah kekuatan pendorong perubahan sosial yang bukan saja membantu suami mereka, melainkan juga aktif terlibat dalam upaya memajukan negara.
“Dalam skala global, isukesetaraan genderDan pemajuan wanita menjadi prioritas utama dalam pengembangan yang berlanjut,” katanya. Yane menggarisbawahi bahwa wanita tidak hanya merupakan bagian pendukung dalam proses pembangunan, tetapi juga aktor utama yang dapat memicu pergeseran signifikan di segala bidang seperti sosial, ekonomi dan politik.
Gaya semangat ini sejalan dengan jejak Raden Ajeng Kartini, pioner emansipasi wanita di Indonesia yang telah membangun jalur bagi kaum hawa agar bisa meraih pendidikan, berfikiran kritis, serta terlibat secara langsung dalam masyarakat.
Yane menyatakan bahwa Raden Ajeng Kartini menekankan perubahan besar dapat bermula dari area-area kecil dalam rumah, seperti tempat belajar dan pemikiran yang bebas dari pembatasan.
“Semangat tersebut kini masih berkobar di dalam Dharma Wanita Persatuan lewat beragam aktivitas yang menekankan pada pendidikan, kesadaran sosial, serta penguatan kemampuan wanita,” jelasnya.
dia menginginkan agar para petugas yang sudah disahkan bisa membuat DWP dalam cakupan Kemendagri jadi sebuah lembaga yang senantiasa berkembang, melakukan kreativitas baru, dan menyampaikan dampak positif kepada anggota, instansi, serta publik.
“Saya berharap acara ini bukan hanya sebagai wadah untuk sharing ilmu pengetahuan, namun juga dapat menginspirasi keluarga PNS serta masyarakat secara umum,” ungkap Yane.
Pada kesempatan tersebut, Ketua DWP Kemendagri Niken Tomsi Tohir menyampaikan ucapan selamat bertugas dan melaksanakan program kerja kepada semua pengurus dalam setiap sektor yang mereka tangani.
Dia tidak melupakan untuk menegaskan pentingnya agar unitkerja DWP dalam cakupan Kemendagri senantiasa memelihara rasa persahabatan dan kesatuannya, sehingga para anggotanya dapat bekerja serta bersinergi dalam mendorong perkembangan organisasinya.
“Supaya kami dapat melaksanakan pekerjaan dan berusaha untuk memajukan organisasi Dharma Wanita Persatuan,” tandasnya.
Yang diresmikan pada kesempatan tersebut adalah Ketua Satuan Kerja dan Pengurus DWP Sekretariat Jenderal, DWP Inspektorat Jenderal, DWP Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, DWP Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, DWP Ditjen Otonomi Daerah, serta DWP Ditjen Bina Pembangunan Daerah.
Selanjutnya, Ketua Unit serta Pengawas DWP Ditjen Bina Pemerintahan Desa, DWP Ditjen Bina Keuangan Daerah, DWP Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DWP Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, DWP Biro SDM dan Organisasi, serta DWP Institut Administrasi Negara. (mrk/jpnn)
—