By alfaritsy 
Prabowo Siapkan Satgas untuk Reformasi Regulasi, Menteri Dagang Fokus perbaiki Kebijakan Ekspor-Impor
politics.apabisa.com.CO.ID – JAKARTA
. Presiden Prabowo Subianto tengah merencanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) deregulasi, disinyalir ini sebagai langkah untuk menyederhanakan beragam regulasi yang dinilai menyulitkan investasi di tanah air.
Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso mengatakan bahwa deregulasi yang bakal dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkaitan dengan kebijakan ekspor dan impor. Menurutnya, ini akan menciptakan iklim usaha yang lebih baik.
“Di Kemendag itu kan deregulasinya terkait dengan kebijakan impor, kebijakan ekspor, kemudian kemudahan berusaha dan semuanya. Semua kebijakan-kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih bagus akan kita deregulasi,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (17/4).
Namun begitu, Budi belum dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang kebijakan deregulasi ini karena Satgas tersebut masih dalam proses pendirian.
“Nanti bareng-bareng K/L seperti apa kebijakannya, tapi yang jelas dari Kemendag seperti itu yang akan kita lakukan sebagai dasar,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi pelaku usaha dan memperbaiki hambatan struktural yang selama ini membatasi potensi pertumbuhan ekonomi nasional.
Kami menginginkan agar sasaran dari deregulasi yang dicanangkan pemerintah sejalan dengan permintaan lingkungan bisnis itu sendiri, dan kami berharap pemerintah tetap memperbincangkannya bersama pelaku usaha sebagai salah satu elemen.”
task force
Demikian katanya oleh Shinta saat diwawancara oleh politics.apabisa.com pada hari Selasa (15/4).
Shinta mengungkapkan bahwa sesuai dengan umpan balik dari para pengusaha, hambatan utama yang mereka hadapi saat ini bukan hanya disebabkan oleh tekanan luar seperti penurunan permintaan internasional dan ancaman perang dagang saja, tetapi juga ada faktor internal.
Sebagai contoh, aturan yang saling bertumpuk, proses pengurusan izin yang masih kompleks, ditambah dengan beban biaya hidup tinggi (
high cost of economy
Menurut dia, adanya komitmen yang kuat sangat dibutuhkan guna menghapus birokrasi yang tak memberi manfaat serta menjadi tanggap. Selain itu juga harus ada percepatan dalam proses pengambilan keputusan izin sehingga bisa mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi dengan cara yang lebih pesat dan efektif.