By alfaritsy 
Respon Amien Rais hingga Hercules Terkait Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
politics.apabisa.com
,
Jakarta
– Keaslian
ijazah
Presiden ke-7, Joko Widodo, tetap menjadi perhatian utama. Di tanggal 15 April 2025, sekelompok masyarakat yang berasal dari Tim Pendukung Ulama dan Aktivis melakukan gerudukan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada guna meminta klarifikasi terkait tuduhan tersebut.
ijazah palsu Jokowi
.
Tiga wakil dari TPUA yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan, serta Tifauzia Tyassuma melakukan diskusi dengan pihak perguruan tinggi. Mereka menyatakan telah lama mencurigai keabsahan sertifikat pendidikan milik Jokowi dan memutuskan untuk secara langsung mengecek buktinya di institusi terkait.
Di samping mereka, terdapat pula beberapa tokoh berpengalaman yang turut mengunjungi Fakultas Kehutanan UGM, yakni Amien Rais beserta Syukri Fadholi dari Yogyakarta.
Jokowi berencana untuk mengambil tindakan hukum terkait masalah ijazah perguruan tingginya yang diperdebatkan oleh beberapa pihak. “Saya sedang memikirkan hal ini karena tuduhan tersebut menjadi fitnah di segala tempat,” ujar Jokowi saat berkunjung ke Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025.
Jokowi menyebut adanya polemik itu mencakup unsur pencemaran nama baik, oleh karena itu dia berpikir tentang melaporkkannya kepada pihak yang berwajib.
Namun, dia tetap ragu untuk mengungkapkan pihak mana yang akan dilaporkan atas insiden tersebut. Dia berkata, “Hal ini akan ditangani oleh tim hukum. Kami akan membuat keputusan cepat dan tim hukum lah yang nantinya menentukan langkah selanjutnya.”
Sejumlah pihak pun ikut memberikan komentarnya terkait polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Berikut penjelasannya.
Amien Rais: UGM Dijadikan Tepat Politik Jokowi
Mantan Ketua MPR Amien Rais terlihat menghadiri acara yang diselenggarakan oleh TPUA di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Bahkan, Amien Rais menyinggung bahwa UGM telah berubah menjadi tempat pertemuan para pendukung mantapresiden sebelumnya, Joko Widodo atau biasa dikenal sebagai Jokowi.
“Saya adalah anggota UGM, sekaligus professor dari institusi tersebut, juga sempat menjabat sebagai ketua Majelis Wali Amanat selama lima tahun. Saya merasa khawatir dan sedih melihat bagaimana UGM yang kita puji-puji kini berubah menjadi sesuatu yang tak berguna seperti tapak kaki bagi orang lain. Inilah momen yang amat signifikan. Bila benar-benar terbukti bahwa ijazah palsunya memang tidak ada atau jika itu buatan sembarangan, para pakar telah menyampaikannya dengan gamblang,” ungkap Amien sewaktu bertemu dengan media di Fakultas Kehutanan UGM.
Ketika dimintai pendapat tentang klaim Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait validasi ijazah Jokowi, Amien menyampaikan bahwa pihaknya belum memiliki bukti tersebut. “Sebelumnya, dua tahun yang lalu, saya sempat menawarkan sebuah solusi sederhana. Yakni jika Presiden Jokowi sebagai kepala negara datang langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membawa ijazahnya dan berkata ‘ini loh ijazah saya’, masalah akan terselesaikan dengan cepat. Namun situasinya menjadi rumit karena proses hukumnya memutar-muter,” jelas Amien. Dia juga merasa prihatin melihat adanya pembagian opini masyarakat sehingga menciptakan kedua kelompok yang saling berseteru; hal itu dinilainya sangat berisiko bagi persatuan bangsa.”
Hercules: Tidak Perlu Membuat Keributan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Jaya Hercules Rosario de Marshal, juga merespons munculnya kembali masalah tentang gelar pendidikan palsu yang dialami oleh Jokowi. Hercules yakin bahwa dokumen kependidikan milik Jokowi adalah autentik dan nyata. Dia menyebutkan hal ini karena sepanjang masa jabatan Jokowi sebagai Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, sampai akhirnya menjadi Presiden, status dari dokumen tersebut belum pernah mendapat tuduhan atau keraguan apapun.
“Itu kanijah apa, itu kanijah asli lho. Sudah pasti kanijahnya resmi. Wali Kota, Gubernur, Presiden. Kenapa seseorang mau bikin kanijah palsu? Kanijah palsu gitu?” katanya saat diwawancara oleh sejumlah jurnalis di kelurahan Sumber, kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada hari Selasa, 15 April 2025.
Dia juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap orang-orang yang menduga ijazah Jokowi adalah palsu. Baginya, peredaran berita ini hanyalah upaya untuk memicu sensasi semata. “Tidak perlu membuat masalah cuma buat menciptakan keributan dan hype begitu. Pokoknya dari awal saja sudah menggunakan ijazah saat menjadi Walikota Solo. Lalu tetap sama setelah jadi Gubernur DKI Jakarta. Sekarang malah dituding palsu-palsuan. Seharusnya mereka sadar bahwa kepala pikiran yang sebenarnya ada di sini,” katanya.
Pemuda Muhammadiyah: Fitnah Tanpa Dasar
Sekretaris Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan menyebut bahwa tudingan tentang ijazah palsu tidak menghargai kontribusi signifikan Jokowi terhadap pembangunan Indonesia selama dua masa jabatannya. Menurutnya, masalah ijazah tersebut merupakan upaya fitnah yang dapat merusak logika dan pemikiran rasional.
“Dalam penilaian kami, tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Joko Widodo tentang ijazah palsu adalah bentuk fitnah tanpa dasar. Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah menyatakan bahwasannya dia seorang alumni resmi dari institusi itu dan dokumen pendidikan aslinya ada bersamanya,” ungkap Affan melalui pernyataan tertulis di Jakarta pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025 seperti dilansir oleh Antara.
Affan menggarisbawahi dukungan Pemuda Muhammadiyah terhadap pelaksanaan hukum secara keseluruhan kepada semua individu yang menyebarkan berita bohong serta informasi membingungkan, khususnya jika itu mencemarkan nama baik dari mantan pemimpin negara.
“Ini adalah waktu bagi bangsa kita untuk mengumpulkan tenaga positif dalam pembangunan, daripada selalu dihancurkan oleh cerita-cerita yang tidak benar,” ungkap Affan.
Pemuda Muhammadiyah melanjutkannya dengan harapan bahwa seluruh komponen masyarakat dapat memelihara nilai-nilai demokrasi serta martabat lembaga negara. Dia menekankan, “Kritikan diperbolehkan, malahan sangat dibutuhkan. Namun tetaplah didasari oleh fakta dan kebenaran, bukan tipuan yang merusak reputasi.”
M. Syaifullah dan Antara
menyumbang untuk penyusunan artikel ini.