By alfaritsy 
Kebijakan tariff balasan dari Presiden Amerika Serikat (AS)
Donald Trump
mengguncang dunia. Kali ini bukan hanya Cina, Meksiko, dan Kanada yang menjadi sasarannya. Total ada 90 negara yang masuk dalam daftar negara-negara yang dikenai tarif resiprokal yang diumumkan Trump pada 2 April 2025, termasuk Indonesia.
Indonesia dikenai
tarif
Resiprokal senilai 32%, tarif ini melebihi tarif yang berlaku untuk Singapura yaitu 10% serta Malaysia sebesar 24%. Meski demikian, masih di bawah tarif yang diberikan Amerika Serikat terhadap Vietnam sebanyak 46% dan Kamboja hingga 49%. Produk-produk asal Cina mengalami kenaikan menjadi 104%, naik tajam dari nilai semula sekitar 20%.
“Resiprokal. Ini berarti mereka mengenakan tarif kepada AS, dan kami melakukan hal yang sama kepada mereka,” ujar Trump dalam pidatonya pada 2 April 2025, seperti dikutip
CBS News
.
Indonesia termasuk dalam jajaran negara-negara yang mengalami surplus perdagangan signifikan terhadap Amerika Serikat, di mana angka tersebut mencapai US$ 19,3 miliar pada tahun 2024, sesuai dengan laporan dari CEIC. Barang-barang utama hasil ekspor Indonesia ke AS meliputi elektronik, tekstil, furnitur, serta produk perikanan. Aturan tariff baru ini ditargetkan untuk diberlakukan secara resmi sejak tanggal 9 April 2025.
Apabila aturan itu diberlakukan, maka harga barang-barang produksi dalam negeri yang dieksport ke Amerika Serikat akan meningkat dan kurang bersaing di pasaran AS. Ini juga berpotensi mengurangi jumlah impor dari Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia. Sebenarnya, AS adalah negara tujuan ekspor terbesar kedua untuk Indonesia setelah Tiongkok, menyumbang sekitar 10% dari total eksport nasional.
Berita tersebut menyebabkan perubahan nilai tukar rupiah di pasar perdagangan
non-deliverable forward
(NDF) mencapai titik tertinggi di angka Rp 17.006 per dolar AS pada tanggal 4 April 2025, yang menjadi nilai terrendah dalam catatan sejarahnya. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan sampai 9,12% dan berada di posisi 5.912,06 saat bursa saham mulai beroperasi lagi setelah liburan Idul Fitri, yaitu pada hari Selasa (8/4).
Pada tanggal 9 April 2025, Trump menyatakan penangguhan pemberlakuan tariff balasan selama 90 hari dan merendahkannya menjadi tingkat 10% bagi sebagian besar negara. Meskipun demikian, posisi Amerika Serikat terhadap Tiongkok masih tegas; mereka justru meningkatkan bea masuk atas barang-barang yang diimpor dari Cina sampai dengan angka 125%.
China tak segan-segan menghadapi ancaman tariff dari Amerika Serikat dan malah memberikan balasan berupa penerapan bea masuk sebesar 84% atas seluruh barang yang berasal dari AS mulai tanggal 9 April 2025. Sikap tegas China tersebut mendorong Donald Trump untuk meningkatkan tariff terhadap produk-produk keluaran negeri Xi Jinping hingga mencapai angka 145%. Kemudian di tanggal 11 April, China kembali melakukan peningkatan yaitu dengan menjadikan besaran tariff bagi barang-barang impor asal AS naik sampai ke level 125%.
Indonesia Mengirim Tim Perunding ke Amerika Serikat
Dalam situasi pemanasan perang dagang fase kedua antara Amerika Serikat dan China, Indonesia mengirim rombongan diplomatik ke Amerika Serikat guna membahas tindakan penempatan tariff ekspor yang saling melengkapi dengan persentase 32%. Untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto pada tim negosiator ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Luar Negeri Budi Gunawan.
Mereka memulai perjalanan dari Indonesia menuju Amerika Serikat pada Selasa (15/4) malam dan diproyeksikan akan langsung mengadakan pembicaraan di Washington DC pada hari Rabu (16/4), sesuai dengan waktu lokal. Maka, diskusi tersebut direncanakan terjadi antara tanggal 16 sampai 23 April ini.
Airlangga menyebutkan bahwa Prabowo menekankan pentingnya bagi tim negosiasi untuk terus fokus pada kepentingian nasional sepanjang masa perundingan. “Tadi malam telah berlangsung sebuah pertemuan secara
online
mengenai
framework
“Apa harapan Amerika Serikat, dan apa harapan Indonesia,” ujar Airlangga di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (15/4).
Negosiasi tariff impor dengan Amerika Serikat akan dijalankan melalui beberapa tahap, minimal memerlukan dua sampai tiga sesi pertemuan tambahan. Sesinya pertama adalah untuk mengajukan kesepakatan awal dan kemudianakan dilanjuti dengan pembuatan rancangan perjanjian saat bertemu lagi.
Tim perundingan pun bakal berkumpul bersamaengan
United States Trade Representative
(AS USTR) dan Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menyetujui kebijakan perdagangan antar kedua negara tersebut.
Pemerintah menginginkan proses negosiasi tariff impor akan menuntaskan dengan menciptakan suatu kesepakatan formal, seperti contohnya perjanjian kerjasama perdagangan yang bebas tetapi hanya berlaku pada beberapa sektor tertentu.
Free Trade Agreement
/FSA). Dapat pula berupa perjanjian kolaborasi perdagangan dan investasi atau
Perjanjian Kerangka Perdagangan dan Investasi
(TIFA) yang telah disetujui oleh Indonesia dan Amerika Serikat.
Apakah Yang Akan Dibawa Oleh Indonesia Saat Negoisasi Berlangsung?
Satu aspek yang akan dibahas Indonesia saat bernegosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat adalah potensi peningkatan impor dari AS sebesar US$ 19 miliar atau setara dengan Rp 319 triliun (dengan kurs Rp 16.786 per dolar AS). Berdasarkan informasi dari Airlangga, jumlah ini didasari oleh argumen tentang kebijakan tariff balasan yang diusulkan Presiden Trump terhadap ketidakseimbangan neraca perdagangan kedua negara.
Hingga saat ini, Indonesia telah mengimpor produk pertanian dari Amerika Serikat, termasuk gandum dan kedelai. Selain itu, pihak Indonesia berencana untuk menambah investasi di negara tersebut. Menurut Airlangga, semua hal ini sangat bergantung pada hasil diskusi mendatang. Komoditas serta perusahaan mana yang akan melakukan investasi di AS akan diinformasikan lebih lanjut setelah pembahasan selesai.
Wakil Menteri Investasi dan Pengolahan Industri Todotua Pasaribu menyebutkan bahwa BUMN yang aktif dalam sektor minyak dan gas memiliki kesempatan untuk menanam modal di Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut juga diperbolehkan untuk berinvestasi jika mereka berasal dari industri teknologi informasi.
Dia menyoroti sektor minyak dan gas sebagai salah satu sektor penting karena Indonesia telah memiliki pengalaman dalam melakukan investasi internasional lewat entitas anak perusahaan milik Pertamina. Rencana investasi tersebut akan terus dikembangkan sesuai dengan kesepakatan yang didapat dari pembicaraan dengan pemerintah Amerika Serikat. Kemungkinannya mencakup akuisisi sumur.
upstream
,
midstream
-nya,” kata Todotua.
Di samping meningkatkan impor dan investasi, pemerintah pun berniat mengurangi persyaratan Tingkat Kandungan dalam Negeri (TKDN) bagi barang-barang teknologi yang berasal dari Amerika Serikat, seperti produk Apple dan Microsoft.
Prabowo sudah menginstruksi para menterinya untuk membuat pedoman TKDN yang lebih lentur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Keputusan TKDN yang sangat ketat dianggap malah dapat menimbulkan dampak negatif pada persaingan usaha dalam negeri.
“TKDN memang demikian, maksudnya bagus, semangat kebangsaan. Namun, kita perlu bersikaprealitis. Jika TKDN diberlakukan paksa, pada akhirnya kita akan kalah saing,” kata Prabowo saat menghadiri Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).
Permasalahan tentangTKDN ini memang menarik perhatian pemerintah Donald Trump terhadap Indonesia. Menurut pengumuman resmi dari gedung putih, aturan mengenai TKDN dianggap sebagai jenis rintangan non-bea masukan yang diterapkan oleh Indonesia bagi para pebisnis Amerika Serikat.
Rumah Putih juga menyuaratkan kritik terhadap Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 2025. Berdasarkan Pasal Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025, para eksportir harus mempertahankan 100% dari devisa hasil ekspornya di dalam negeri selama satu tahun penuh. Ketentuan ini mencakup semua penjualan luar negeri yang bernilai sekitar US$ 250.000 atau setara dengan Rp 4,21 miliar per transaksi.
Kelebihan dan Kekurangan Negotiasi Tarif bagi Indonesia
Helmy Kristanto, Kepala Ekonom dan Divisi Penelitian Utang BRI Danareksa Sekuritas, menyebut bahwa Indonesia perlu secara aktif terlibat dalam proses negosiasi dengan Amerika Serikat walaupun penerapan tarif balasan sementara masih dihentikan.
Trump menolak penawaran untuk menghapus bea masuk akibat ketidaknyamanannya terhadap pembatasan non-tarif, oleh sebab itu opsi yang kemungkinan besar bagi Indonesia adalah meredakan defisit neraca perdagangan melalui kenaikan volume impor barang-barang dari Amerika Serikat,” ungkap Helmi pada laporan berjudul
Spotlight Kembali ke Halaman Rumah
yang diluncurkan pada Senin (14/4).
Walaupun surplus perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat cukup kecil, ada peluang besar bagi sektor-sektor penting di AS seperti pertanian, pertahanan, dan minyak yang bisa menimbulkan beberapa hambatan. Menurut Helmy, meningkatnya impor barang-barang hasil bumi mungkin terganjal oleh upaya pemerintah mempromosikan kemandirian pangan lokal.
Dalam bidang pertahanan, pembelian senjata atau pesawat terbang dibatasi oleh anggaran yang ketat serta proses pemilihan pemasok berkelanjutan selama beberapa tahun. Sedangkan untuk industri minyak dan gas, diperlukan modal jangka panjang pada sistem penampungan dan fasilitas pendinginan LNG.
untuk mengimpor gas alam cair (LNG)
“Metode yang lebih cepat bisa diimplementasikan dengan menukar pemasok dalam jangka pendek,” ujar Helmy.
Pada saat ini, Amerika Serikat mengirimkan 16% dari impor kapas Indonesia, 54% dari impor LPG, 5% dari impor gandum dan meslin, 89% dari impor kedelai, serta 5% dari impor minyak mentah. Jumlah total impor barang-barang tersebut mencapai US$ 4 miliar dari seluruh angka impor Indonesia senilai US$ 18 miliar. Pemerintah baru saja menyoroti beberapa kelompok ini, namun terdapat celah sebesar US$ 3 miliar apabila semua impor dalam kategori tersebut beralih menjadi pasokan langsung dari AS.
BRI Danareksa Sekuritas mengestimasi peningkatan kebutuhan akan instrumen investasi yang berisiko rendah (
safe haven
Akan terus berlangsung bersamaan dengan perang tarif yang semakin memanas. Data tentang tingkat kepercayaan konsumen dan penjualan ritel minggu ini diprediksi akan menggambarkan dampak dari Ramadan serta Idul Fitri. Selain itu, laporan tentang pertumbuhan ekonomi untuk triwulan I tahun 2025 yang dirilis bulan depan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam.
Walau cerita tentang perlambatan ekonomi masih menimbulkan ketakutan, kita menyaksikan ada kesempatan bagi bantuan kebijakan yang mendukung di kedua sektor penawaran maupun permintaan sebagai elemen dalam rencana strategis tersebut.
countercyclical
“Yang lebih besar,” ujar Helmy. Penyesuaian menuju kebijakan yang lebih akomodatif adalah kuncinya dalam mengurangi tekanan terhadap nilai aset lokal.
Kesempatan ASEAN Di tengah Konflik Tarif
Ekonom dari Oxford Economics, Sheana Yue dan Adam Ahmad Samdin, memproyeksikan bahwa kebijakan tariff balasan oleh Trump dapat berdampak besar pada ekonomi negara-negara ASEAN. Di antara mereka, Vietnam dan Kamboja diproyeksikan akan merasakan efek terberat dengan tingkat tarif masing-masing mencapai 46% dan 49%.
Kontribusi ekspor Vietnam kepada Produk Domestik Brutto (PDB) di Amerika Serikat (AS) mencapai 29%, sementara itu untuk Kamboja angkanya adalah 30%. Sementara itu, dampak pada Indonesia relatif lebih rendah mengingat proporsi ekspornya ke AS hanya menyumbang 2% dari total PDB negara tersebut. Demikian pula, Myanmar dan Laos meskipun menerima bea cukai hingga 44% dan 48% pun kurang dipengaruhi oleh situasi ini karena AS bukan merupakan pasar tujuan perdagangan primer bagi kedua negeri tersebut; kontribusinya tercatat sebagai bagian sekitar 2% dari PDB mereka.
Selisih tariff menciptakan kesempatan bagi pemindahan industri dari negeri dengan tariff tinggi menuju negeri dengan tariff lebih rendah. Akan tetapi, kenyataannya tak serumit itu. Bisnis-bisnis yang sudah menetap di banyak wilayah dunia enggan untuk mentransfer operasinya dikarenakan hal tersebut mengharuskan penggelaran dana besar. Pencanangan pabrik pada posisi baru pun butuh durasi bertahun-tahun, apalagi bidang usaha yang mensyaratkan infrastruktur rumit.
Salah satu pendekatan alternatif untuk menangani tarif resiprokal dari Trump adalah dengan memodifikasi jalur pengiriman produk-produk ekspor menuju negara-negara bertarif lebih rendah. Jika langkah ini dipakai, Singapura akan menjadi destinasi terbaik lantaran memiliki tingkat bea masuk termurah dalam kawasan ASEAN.
Saat ini, tarif AS ditujukan kepada negara-negara yang berfungsi sebagai destinasi ekspor menuju Amerika Serikat. Ketentuan tentang kualifikasi asal barang masih kurang jelas. Hal tersebut merupakan strategi bagi sebagian produsen Tiongkok untuk mengelak dari bea masuk yang lebih besar selama pemerintahan presiden pertama Trump dalam perseteruan perdagangan antara AS dan China. Demikian dijelaskan oleh analis Ekonomi Oxford dalam laporan mereka.
Dampak dari Tarif AS yang Lebih Tinggi dan Respon Dari ASEAN
“.
Shen Yue menilai bahwa pemerintahan Trump mungkin akan menyertakan ketentuan terkait aturan asal produk. Sementara itu, produsen bisa melakukan diversifikasi pengiriman mereka dari negara-negara berbea masukan tinggi seperti Vietnam dan Kamboja ke negara lain dengan bea masukan lebih rendah apabila analisis biayanya masih wajar.
Waspada Banjir Produk Impor
Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah waspada terhadap gelombang barang impor berlebihan dari Vietnam, Kamboja, serta Cina yang mencoba masuk ke pasar alternatif ketika eksport mereka menuju Amerika Serikat mendapat bea cukai tinggi.
“Bahkan dengan penurunan harga barang dan meningkatnya volumenya. Para produsen di Cina akan melakukan apa pun untuk memastikan bahwa produk-produk berlebihan yang ada di gudang dapat terjual dengan cepat,” jelas Bhima.
Kebijakan impor yang melimpah juga dipengaruhi oleh Permendag Nomor 8/2024 yang belum mendapat revisi. Ini dapat memberikan tekanan pada industri kain dan barang-barang dari dalam negeri. Dia mendoakan agar pihak berwenang segera bertindak tanpa harus melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan AS.
Dia merekomendasikan supaya pemerintah merilis serangkaian kebijakan bersamaan yang bertujuan mendukung sektor industri berdaya tampungan pekerja dengan cara memberi stimulasi. Di bawah ini terdapat rincian lengkapnya:
1. Perubahan dalam Permendag No. 8 Tahun 2024 bertujuan untuk menghindari banjir barang impor dari negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, dan Cina yang berencana memindahkan sebagian produksinya ke Indonesia, termasuk perangkat elektronik, baju jadi, sepatu, mainan anak, serta jenis-jenis barang buatan lainnya.
2. Menyusun kembali efisiensi pengeluaran pemerintah karena ekonomi Indonesia memerlukan anggaran pemerintah ketika sektor swasta sedang menurun.
3. Mengoptimalkan kemitraan perdagangan di antara negara-negara BRICS, seperti halnya dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), serta Mesir.
4. Memperkuat kerja sama investasi dan peluang relokasi pabrik dengan Uni Eropa, terutama di sektor energi baru terbarukan.
5. Melindungi sektor manufaktur utamanya busana jadi dan sepatu, bersama dengan peralatan elektronik dan otomotif melaluinya
refocusing
Insentif yang mencakup potongan harga listrik sebesar 50% untuk periode sembilan bulan, serta penanganan pajak pendapatan (PPh) 21 pekerja oleh pemerintah (DTP), telah dikembangkan lebih lanjut untuk menjangkau sektor-sektor yang terpengaruh dengan aturan balasan tarif.
6. Bank Indonesia (BI) diminta agar cepat mengurangi tingkat suku bunga sebesar 50 basis poin guna meringankan biaya kredit bagi sektor industri berbasis tenaga kerja intensif serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).