By alfaritsy 
Univ. Udayana Cabut Kerjasama dengan TNI Akan Kirim Surat Resmi
politics.apabisa.com
,
Jakarta
– Rektor
Universitas Udayana
I Ketut Sudarsana telah mengantarkan surat pencabutan perjanjian ke Komando Wilayah Militer atau Kodam IX/ Udayana. “Sudah benar, terkirim,” ujar Sudarsana melalui pesan singkat kepada Tempo pada hari Kamis, 17 April 2025.
Tetapi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau
BEM
Unud I Wayan Arma Surya Darmaputra mengatakan mereka belum menerima salinan surat itu maupun penjelasan resmi dari pihak rektorat. “Baru Udayana mengirim surat ke Kodam aja,” kata Arma saat dihubungi secara terpisah, Rabu malam, 16 April 2025.
Menurut Arma, mereka kini masih mencari tahu surat yang dikirim Rektor Unud ke Kodam itu seperti apa. Diketahui, surat permohonan pembatalan kerja sama antara Universitas Udayana dengan
Kodam Udayana
Itu dikirmkan pada hari ke-enam selama periode batas waktu yang ditetapkan oleh BEM.
Sebelumnya, Universitas Udayana telah berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD Kodam IX/Udayana. Kemitraan ini diatur melalui surat perjanjian bernomor B/2134/UN14.IV/HK.07.00/2025. Surat persetujuan tersebut ditandai pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025.
Pada dokumen tersebut juga dinyatakan bahwa perjanjian kolaborasi ini berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Mendikbudristek Nadiem Makarim dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tahun 2023.
Merespons kolaborasi tersebut, para mahasiswa menyelenggarakan rapat besar-besar bertujuan untuk membatalkan perjanjiannya. Terdapat dua permintaan utama: Pertama-tama, mereka menekankan agar Rektor Universitas Udayana mencabut kerjasama dengan Kodam IX/Udayana. Selanjutnya, mereka juga berusaha mendorong institusi pendidikan ini supaya secara transparan menghapus memorandum pemahaman bersama Kemendikbudri dan TNI yang ditandatangan mulai tahun 2023.
Pada saat bersamaan, permintaan untuk mencabut perjanjian antara Kementerian Pendidikan dan TNI yang ditandatangani di tahun 2023 disebutkan oleh Arma sebagai hal yang telah dikeluarkan dari daftar tuntutan sebab rektor tak memiliki wewenang secara langsung. Sehubungan dengan itu, Badan Eksekutif Mahasiswa berencana mengajukan aspirasi ini kepada kementerian terkait.
Ikhsan Yosarie dari bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sektor Keamanan di Institut Setara mengomentari kolaborasi antara Universitas Udayana dengan TNI AD atau Kodam IX/Udayana, yang dia anggap mencerminkan tren dominansi militer terhadap civik.
“Secara substansial, model kerja sama yang meliputi latihan pertahanan nasional, kuliah umum dari Kepala Staf Angkatan Darat, Komandan Militer Nasional Indonesia, dan Pimpinan Distrik Militar IX/Udayana, serta pendidikan disiplin untuk calon mahasiswa baru, seolah-olah menunjukkan dominansi kekuatan militer di atas warga sipil,” jelas Ikhsan saat memberi klarifikasi kepada Tempo pada hari Senin, tanggal 7 April 2025.
Ikhsan menyebutkan bahwa aspek timbal balik dari bentuk kerjasama, seperti kuliah umum atau pelatihan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi untuk personel TNI yang bisa disampaikan oleh para ahli kurang terwujud. “Sementara itu, topik-topik semacam ini sering kali menjadi poin utama dalam kritik terhadap anggota militer,” tambahnya.
Saat ini, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi menyangkal klaim tentang militarisme di kampus yang disebut-sebut dilakukan oleh TNI. Klaim tersebut beredar usai tercapainya perjanjian kolaborasi antara TNI dan Universitas Udayana di Bali.
Dia menganggap kekhawatiran beberapa orang sebagai rasa takut yang berlebihan dan tanpa dasar. “Itu hanya ketakutan yang berlebihan dan tidak memiliki landasan,” ujar Kristomei ketika disambangi lewat pesan pendek pada hari Kamis, 10 April 2025.