By alfaritsy 
Video Sambutan Prabowo di Rapat TNI-Polri Salah Dikaitkan dengan Revisi UU TNI
“Presiden Prabowo pro rakyat
!!!
Setelah pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Prabowo mengeluarkan komentar dan menegaskan bahwa TNI akan diancam dengan pemutusan hubungan kerja apabila berani menyebabkan penderitaan bagi rakyat, demikian tertulis pada deskripsi teks dari sebuah video tersebut.
diposting
pada 22 Maret di TikTok.
Video yang sudah dilihat lebih dari 900.000 orang tersebut memperlihatkan Prabowo sedang memberikan sambutan kepada para pemimpin militer dan kepolisian. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa TNI serta polisi perlu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya karena masyarakatlah yang telah mendanai dan menyediakan perlengkapannya.
“Penduduk yang membayar gajimu, penduduk yang menyediakan segalanya untukmu mulai dari ujung kaki hingga puncak kepalamu, penduduk yang memberikan makanan kepada tentara dan polisi,” ungkap Prabowo.
“Dengan keyakinan begitu kuat dalam penyerahan wewenang kepada kalian semua, diharapkan dan bahkan menjadi tanggung jawab kalian untuk memberikan dedikasi sebesar-besarnya,” tambahnya.
Pernyataan serupa juga telah menyebar
Facebook
dan
SnackVideo
.
Postingan-postingan ini muncul usai DPR
mengesahkan
peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mengalokasikan wewenang tambahan bagi personel militernya untuk menempati posisi-posisi penting dalam administrasi negara, kendati ada penilaian bahwa hal tersebut bisa mendorong campur tangan militer ke dalam ranah-ranjang non-militer.
tautan arsip
)
Perubahan Undang-Undang yang digagas utamanya oleh partai-partai penyokong pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto tersebut dikritisi bisa memicu peningkatan campur tangan militer di ranah-ranjang yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mereka selaku instrumen pertahanan nasional.
Revisi tersebut telah memicu
protes
dan ketakutan warga terhadap kemungkinan kembali zaman pemerintahan diktator layaknya di era Suharto
tautan arsip
Pada periode kepemimpinan Suharto, saat Prabowo masih berkarir sebagai jenderal TNI, tentara sering kali dipakai untuk menumpas perbedaan pandangan.
Tetapi, video tersebut sebenarnya tidak berkaitan dengan pembahasan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pencarian gambar terbalik
di Google menemukan
video
yang memiliki durasi lebih lama diunggahkan pada tanggal 30 Januari melalui saluran YouTube resmi Sekretariat Presiden (
tautan arsip
).
“Presiden Prabowo Memberikan Petunjuk dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2025 di Jakarta, 30 Januari 2025,” demikian tertulis sebagai judul video YouTube tersebut.
Dalam sambutannya, Prabowo tak pernah sekalipun menyinggung tentang Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan ia juga bukan sedikitpun membahayakan pasukan militer maupun kepolisian.
Sampai tanggal 17 April, belum ada laporan resmi yang menyebutkan bahwa mantan jenderal militer tersebut pernah mengungkapkan niatnya untuk “menghancurkan tentara dan kepolisian.”
Prabowo menyampaikan responnya terkait pencairan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada khalayak umum untuk pertama kalinya pada tanggal 6 April dalam suatu acara.
wawancara
dengan tujuh jurnalis berpengalaman (صندVMLINUX
tautan arsip
). Dalam rapat tersebut, Prabowo
menepis
Kekhawatiran publik mengenai pemulihan fungsi ganda Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang berhubungan dengan peranan berganda Angkatan Perang Republik Indonesia (ABRI) saat era kepemimpinan Soeharto, dimana angkatan bersenjata tersebut bukan saja memainkan peran penting dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional, namun juga turut campur tangan dalam urusan sosio-politis serta administrasi pemerintahan.
tautan arsip
).
Prabowo pun menggarisbawahi bahwa esensi dari Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) hanyalah untuk memperpanjang masa kerja beberapa perwira senior, berdasarkan pandangannya bahwa suatu institusi tak dapat tumbuh bila pemimpinnya selalu berubah tiap tahun akibat batasan umur.